satunarasi

BerandaKendariDugaan Suap, GMA Sultra Minta DKPP Copot Ketua KPU Konsel

Dugaan Suap, GMA Sultra Minta DKPP Copot Ketua KPU Konsel

KENDARI, SATUNARASI.COM – Garda Muda Anoa Sulawesi tenggara (GMA Sultra) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tegas memutus dugaan pelanggaran kode etik dengan mencopot Ketua KPU Konawe Selatan (Konsel).

Ketum GMA Sultra, Muhammad Ikbal Laribae menegaskan bahwa dugaan politik uang yang menyandera Ketua KPU Konsel inisial MY (teradu I) dan Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi inisial HD (teradu II) harus di proses hingga tuntas oleh DKPP.

Menurutnya, perkara kode etik yang diadukan oleh Rendra Alam Lamuse telah sampai pada proses persidangan etik DKPP di Kota Kendari. Namun, sesuai informasi kata Muhammad Ikbal Laribae bahwa pengadu telah mencabut laporan.

“Informasinya bahwa pengadu telah mencabut laporan DKPP dengan dugaan pengembalian,” kata Muhammad Ikbal kepada satunarasi.com, Selasa (21/05/2024).

Adanya informasi tersebut, GMA Sultra akan kembali melakukan demonstrasi
di gedung DKPP RI dan Bawaslu RI untuk mengawal sidang pelanggaran etik tersebut. Pasalnya, meskipun aduan telah dicabut, proses sidang kode etik harus terus dilanjutkan hingga melahirkan putusan yang adil.

“Kalau benar telah dicabut aduan, maka itu tidak dapat menghentikan proses sidang etik di DKPP. Apalagi dugaan adanya pengembalian, secara tidak langsung benar terjadinya politik uang. Jadi DKPP harus memutus perkara itu dengan adil, bila perlu sampai pemecatan kepada teradu,” tegas Ikbal, juga Ketua PC PMII Cabang Kendari.

Terlebih kata Muhammad Ikbal bahwa Komisioner KPU selaku penyelenggara demokrasi harus berintegritas dan bersih. Apalagi kini sedang menghadapi Pilkada November 2024, tentu membutuhkan komitmen dan kepercayaan terhadap penyelenggara.

Ketgam : Teradu KPU Konsel/foto : Humas DKPP

Perlu diketahui, sesuai portal dkpp.go.id yang diunggah Humas DKPP dengan judul “DKPP Periksa Ketua dan Kasubag KPU Konawe Selatan terkait politik uang,” yang dirilis pada 17 Mei 2024 lalu.

Dalam link unggahan tersebut tertulis bahwa DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (7/5/2024).

Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Muh Yunan (Teradu I) serta Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Konawe Selatan Han Daming (Teradu II).

Dalam pokok aduannya, Rendra Alam menyebut kedua Teradu telah menjanjikan dirinya sejumlah perolehan suara pada 10 desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan saat Pemilu (Pilcaleg) Tahun 2024 yang lalu.

Perolehan suara yang telah dijanjikan ini diduga ditukar guling dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pokok aduan disebutkan bahwa perjanjian ini diduga terjadi pada saat diadakannya kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 25 Tahun 2023 di Hotel Claro, Kendari, 29 Januari 2024. Namun, Rendra Alam selaku Pengadu absen saat sidang ini dan memilih menyampaikan surat pencabutan perkara.

Kendati demikian, Majelis memutuskan untuk tetap melanjutkan sidang ini. Ketua Majelis J. Kristiadi mengatakan, berdasarkan Pasal Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP tidak terikat dengan pencabutan aduan/laporan sepanjang pengaduan telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiel.

“Oleh karena itu persidangan ini tetap kita lanjutkan tanpa kehadiran Pengadu,” kata J. Kristiadi.

Dalil Pengadu sebagaimana disebutkan dalam formulir pengaduan pun dibantah oleh para Teradu. Menurut Yunan (Teradu I), tidak ada perjanjian apa pun antara dirinya dengan Pengadu pada 29 Januari 2024.

“Pengadu bukan mau berkonsultasi tapi berusaha untuk meminta bantuan kepada saya dalam hal mencarikan suara, di situ saya langsung menolak karena sudah tidak sesuai dengan kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu” ujar Yunan.

Dalam sidang ini, Yunan mengaku bahwa dirinya memang sempat bertemu dengan Rendra Alam di cafe yang terdapat di Hotel Claro. Namun, baik Yunan maupun Han Daming (Teradu II) juga membantah telah menerima uang dari Pengadu.

Menurut Yunan, yang terjadi adalah Rendra Alam meninggalkan amplop saat pergi dari cafe tersebut tanpa pamit sebelumnya. Setelah memeriksa isi amplop tersebut, diketahui amplop tersebut berisi uang.

Hal itu diamini oleh Han Daming. Kepada Majelis, ia mengaku diperintah oleh Yunan untuk mengejar Pengadu yang telah pergi.

“Selama pertemuan di cafe Hotel Claro tidak ada pembahasan soal uang, justru yang terjadi adalah Pengadu meninggalkan amplop di atas meja yang tidak diketahui jumlahnya ketika pamit begitu saja,” ungkap Han Daming.

Sidang ini dipimpin oleh J. Kristiadi selaku Ketua Majelis. Anggota Majelis terdiri dari tiga orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Ali Hadara (unsur Masyarakat), Bahari (unsur Bawaslu), dan Hazamuddin (unsur KPU). (adm)

Editor : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com