satunarasi

BerandaButon TengahPemda dan DPRD Buteng Teken Surat Pernyataan Tolak Izin Tambang

Pemda dan DPRD Buteng Teken Surat Pernyataan Tolak Izin Tambang

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Demonstrasi ribuan masyarakat Kecamatan Mawasangka Timur (Mastim) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) membuahkan hasil. Pemerintah Daerah (Pemda) Buteng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meneken surat perjanjian sepakat menolak izin tambang batu gamping di Kecamatan Mastim.

Surat pernyataan Pemda Buteng diteken langsung dinas terkait yakni Kadis Lingkungan Hidup H. Kasim, Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Said, ST., MT serta diketahui Plh. Sekda Buteng yaitu asisten III Ir. L. Syamsuddin Pamone, ST., MT.

Isi surat pernyataan sikap Pemda Buteng tertanggal 20 Maret 2023 itu menyatakan bahwa akan menolak semua ijin usaha pertambangan di Mawasangka Timur lengkap dengan tandatangan para pejabat terkait dan stempel.

Ketgam : Surat pernyataan sikap Pemda Buteng menolak izin Tambang Batu Gamping di Kecamatan Mawasangka Timur

Dukungan yang sama dilakukan DPRD Buteng melalui sejumlah anggota Dewan yang sempat hadir menemui para  demonstran.

Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman
bersama anggota dewan lainnya yakni Hj. Wa Ode Mariati, Azaluddin dan Syarifuddin ikut meneken surat pernyataan penolakan tambang batu gamping di Kecamatan Mawasangka Timur.

Ketgam : Surat pernyataan DPRD Buteng menolak izin Tambang Batu Gamping Kecamatan Mawasangka Timur dan revisi Perda RTRW

Surat pertanyaan DPRD tersebut menyatakan menolak masuknya usaha tambang di Kecamatan Mawasangka Timur dan akan merevisi Perda nomor
6 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah.

Dihadapan masyarakat, Syamsuddin Pamone menegaskan Pemda Buteng akan bekerja sesuai aturan, prosedur tatanan yang ada. Ketika publik dan masyarakat menolak, maka tambang tersebut harus dihentikan.

“Sebab sebelum terbitnya izin lokasi dan izin kelayakan harus ada kajian lingkungan dan itu harus ada partisipasi publik sebelum keluar analisis dampak lingkungan (AMDAL). Jadi kalau masyarakat menolak, maka itu menjadi pertimbangan pemerintah,” singkatnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi III, Tasman bahwa aspirasi penolakan tambang batu gamping harus disikapi dengan tegas dan pihaknya sepakat menolak berdasarkan aspirasi dan kondisi lingkungan. Sebab, wilayah Kecamatan Mastim sangat kecil, apalagi di lokasi rencana pertambang
banyak sumber mata air yang digunakan masyarakat.

“Pastinya kami selaku perwakilan masyarakat sepakat menolak tambang batu gamping dan kami siap merevisi Perda nomor 6 tahun 2020. Berikan kami waktu karena akan masuk bulan puasa untuk memanggil pemerintah daerah terkait revisi Perda itu,” tegas Tasman Politisi PKS itu.

Pasca aspirasi diterima dibuktikan dengan surat pernyataan penolakan dari Pemda dan DPRD Buteng, masyarakat sangat puas.

“Alhamdulillah aspirasi diterima dan telah sesuai dengan harapan masyarakat. Surat pernyataan penolakan tambang dari Pemda dan DPRD menjadi bukti dan pegangan kami ke depannya. Jadi semua usaha pertambangan batu gamping tidak boleh lagi masuk di Kecamatan kami,” kunci Kades Batubanawa, Zaibudin ditemui usai unjukrasa.

Perlu diketahui, riak masyarakat Kecamatan Mastim berawal dari usulan PT. MINERAL CITRA SEJAHTERA untuk melakukan usaha pertambangan batu gamping di Kecamatan Mastim dengan izin melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sultra. (adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com