satunarasi

BerandaButon TengahKades se-Mastim Tolak Tambang Batu Gamping, Zaibudin : Dua Ribu Demonstran Siap

Kades se-Mastim Tolak Tambang Batu Gamping, Zaibudin : Dua Ribu Demonstran Siap

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Masyarakat Kecamatan Mawasangka Timur (Mastim) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara makin resah dengan kabar akan hadirnya tambang batu gamping di wilayah mereka.

Selain semua Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Mastim telah kompak menolak hadirnya izin usaha pertambangan (IUP) batu gamping, ditandai dengan surat pernyataan yang diteken seluruh Kades, diketahui oleh Camat Mawasangka Timur, Fitri Aisa Syam.

Pasalnya, dikabarkan permohonan IUP batuan jenis batu gamping yang diusulkan oleh PT. MINERAL CITRA SEJAHTERA telah sampai di meja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sultra.

Melalui keterangan para Kades, mengaku sesuai aspirasi seluruh masyarakat Kecamatan Mawasangka Timur bahwa menolak keras izin penambangan batu gamping oleh PT. MINERAL CITRA SEJAHTERA dengan rencana luas wilayah garapan 3.801 hektare. Olehnya itu, awal pekan depan, rencana ribuan masyarakat Mastim akan melakukan demonstrasi di kantor Bupati Buton Tengah dan DPRD.

“Rencana Senin 20 Maret 2023 masyarakat Mastim akan melakukan aksi demontrasi di Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Kami sudah masukan surat izin pengamanan di kepolisian dengan jumlah massa sekitar 2.000 orang,” kata Kades Batubanawa, Zaibudin kepada satunarasi.com, Kamis (16/03/2023).

Menurutnya, ada berapa pertimbangan dan alasan menolak hadirnya tambang batu gamping di Kecamatan Mastim. Ia menegaskan Mastim hanya sebuah pulau kecil yang luasnya kurang lebih 4.000 hektare dengan jumlah penduduk sekira 8.000 jiwa. Sehingga dengan adanya tambang ini, dapat mengancam generasi kedepannya akan tinggal di mana.

“Di area rencana penambangan itu sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat, selain ada yang berprofesi sebagai nelayan mereka menggantungkan hidupnya bercocok tanam terutama jagung dan umbi-umbian,” terangnya lagi.

Zaibudin menambahkan, Kecamatan Mastim dari desa Batubanawa sampai Lagili sumber mata airnya semua berasal dari goa yang ada di atas lokasi yang menjadi rencana penambangan tersebut.

“Juga termasuk danau yang mana jumlah goa dan danau baik kecil maupun besar sekira 54 buah goa.
Selain itu, kemungkinan besar goa-goa penghasil air tersebut saling sambung menyambung. Contohnya goa Laumehe sampai saat ini dasarnya belum ditemukan,” pungkas Zaibudin.

Di tempat yang sama, senada dikatakan Kades Inulu La Ade, ST bahwa rencana lokasi penambangan batu gamping itu ada situs sejarah dan situs budaya. Dalam sejarah eks Kesultanan Buton sebanyak 72 kadie.

“Ada bukti sejarah eks Kesultanan Buton yang perlu dilestarikan di lokasi rencana penambangan yaitu lokasi Kadie Lakina Inulu, termasuk Lakina La Sori dan ada benteng di atas yaitu benteng lakina Lasori. Dengan alasan itu, secara tegas mewakili masyarakat Inulu menolak hadirnya tambang batu gamping itu,” tegas La Ade.

Tanggapan serupa dikatakan Kades Wantopi, La Udin bahwa mewakili masyarakat di Desanya juga menolak hadirnya tambang. Olehnya itu, Ia berharap pada pemerintah Kabupaten Buteng hari ini, khususnya Penjabat (Pj) Bupati, Muhammad Yusup agar mempertimbangkan secara matang rencana Izin tambang tersebut.

“Pemda Buteng kami harapkan dapat memikirkan nasib generasi Mawasangka Timur kedepannya. Pemerintah harus bertanggungjawab tentang hal ini. Jadi secara tegas kami minta agar tidak memberikan izin atau rekomendasi pengelolaan tambang batu gamping di Mawasangka Timur,” tutupnya.

Perlu diketahui, gejolak penolakan rencana hadirnya tambang batu gamping di Kecamatan Mastim telah lama bergulir. Riak melalui demonstrasi pemuda dan masyarakat sudah beberapa kali dilakukan. Namun hingga kini belum ada langkah kongkrit terkait pemberhentian izin.

Tentu ini mengundang keresahan masyarakat. Akibatnya, para Kades dari 8 Desa se-Kecamatan Mastim yakni Kades La Gili Tamsir, SE, Kades Wambuloli La Indo, S.Sos, Kades Bonemarambe Salju, S.Pd, Kades Lasori Buradin, ST, Kades Inulu La Ade, SE, Kades Wantopi La Udin, Kades Bungi Nuzula, S.Ag dan Kades Batubanawa Zaibudin telah meneken surat pernyataan bersama menolak izin tambang batu gamping sejak 24 Oktober 2022 lalu.

Terkait hal ini, satunarasi.com berupaya menghubungi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buton Tengah, H. Kasim via telepon selulernya, namun belum dapat dikonfirmasi karena tidak aktif.(adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com