satunarasi

BerandaHukumDemonstran Minta Bupati Haliana Lanjutkan Proyek Rp 68 Miliar, Hingga Ungkap Dugaan...

Demonstran Minta Bupati Haliana Lanjutkan Proyek Rp 68 Miliar, Hingga Ungkap Dugaan Korupsi di DPRD

WAKATOBI, SATUNARASI.COM – Forum Masyarakat Wakatobi Bersatu (FMWB) menggelar aksi damai meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi melanjutkan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan Panglubelo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Demostran hingga menyigung adanya dugaan korupsi terkait penggunaan anggaran di DPRD.

Koodinator Lapangan (Korlap), Roziq Arifin
dalam orasinya mengatakan, pihaknya sangat mendukung penuh pembangunan proyek pengembangan fasilitas pelabuhan Panggulubelo dengan jumlah anggaran sekira Rp68 miliar. Sumber anggaran proyek tersebut berasal dari APBN tahun 2022.

Selain itu, demostran juga mendukung penuh pengembangan pelabuhan berkelanjutan seperti yang direncanakan dalam pengembangan pelabuhan di pulau Kaledupa dengan nilai anggaran Rp50 milliar pada tahun 2023. Termasuk pengembangan pelabuhan di pulau Tomia dan pulau Binongko.

“Sebagai masyarakat Wakatobi yang peduli pembangunan daerah, Kami mendukung penuh langkah-langkah strategis pihak syahbandar Wakatobi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersama-sama melakukan pengembangan pembangunan Wakatobi yang berdampak pada kesejahteraan masyaraka, ” kata Roziq dalam orasinya di halaman kantor Bupati Wakatobi, Jumat 26 Agustus 2022.

Mereka meminta Bupati Wakatobi, H. Haliana berhati-hati dalam mengambil langkah dan kebijakan agar tidak terjebak dengan kelompok tertentu. Olehnya itu, Rozik berharap agar Bupati Wakatobi  fokus saja melakukan komunikasi dan diplomasi kepada pemerintah pusat  untuk kerjasama bagaimana mendatangkan APBN untuk menunjang peningkatan kesehahteraan masyarakat Wakatobi.

“Kami sependapat pernyataan Bupati bahwa tidak punya kewenangan dengan material pelabuhan Panggululabelo telah didatangkan dari luar daerah, dan bukan mengambil material lokal dan hasil pantauan kami bahwa material pembangunan tersebut memiliki dokumen yang lengkap, ” pungkasnya.

Bukan hanya itu, bahkan Roziq juga meminta Bupati Wakatobi agar melakukan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran daerah yang diporsikan pada sekretariat DPRD Wakatobi. Sebab, selain adanya anggaran makan minum, tapi juga pada tahun 2020 diduga terjadi kelebihan pembayaran perjalan dinas di Sekretariat DPRD Wakatobi senilai Rp356 Juta.

“Kasihan Uang daerah tahun 2021 Anggaran makan minum senilai Rp700 juta di sekretariat DPRD Wakatobi itu tidak mampu di pertanggung jawabkan secara hukum atau alias terduga fiktif. Kami masyarakat Wakatobi merasa dirugikan dengan pekerjaan DPRD Wakatobi belakangan ini,” ungkap Rozik.

Terkait dugaan tersebut, hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan dari pihak DPRD terkait tuduhan demostran Forum Masyarakat Wakatobi Bersatu (FMWB) soal adanya penggunaan anggaran yang diduga fiktif tersebut. (adm)

Laporan : Udin
Editor : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com