satunarasi

BerandaButonPolda Sultra Bidik Dugaan Korupsi Dua Paket Proyek di Buton Rp 10,6...

Polda Sultra Bidik Dugaan Korupsi Dua Paket Proyek di Buton Rp 10,6 Miliar

BUTON, SATUNATASI.COM – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Unit I Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) kini bidik dugaan korupsi dua paket proyek di Kabupaten Buton dengan total anggaran Rp10.663.100.000.

Selain dugaan korupsi penyalahgunaan dana swakelola pengadaan paningkatan kapasitas pelindung pantai pada lokasi pemulihan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2020, senilai Rp1.985. 600.000.

Penyidik tipikor Polda Sultra juga  sedang menyeriusi dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana paket pekerjaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka tahun 2019, dengan sumber dana juga dari APBN pada KLHK RI dengan pagu mencapai Rp8.677.500.000.

Sesuai informasi yang dihimpun satunarasi.com bahwa pembangunan itu belum cukup satu tahun sudah ambruk. Selain karena diterjang ombak juga diduga disebabkan tidak kokohnya bahan material bangunan jembatan yang terbuat dari kayu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan. Ia menjelaskan bahwa penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan dana paket pekerjaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka tahun 2019 berdasarkan laporan informasi nomor R/LI-171/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021.

Ketgam : Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan

“Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 11 orang saksi khusus untuk paket proyek Rp8,6 miliar itu,” jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (21/08/2022).

Jumlah 11 saksi yang mintai keterangan tersebut sebagian berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Buton yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR Buton dan pihak kontraktor.

Ferry Walintukan menjelaskan, pada tahun 2019 terdapat paket pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di Sulawesi Tenggara sesuai kontrak nomor : SP-105/PPK-PKLAT/06/2019 tanggal 13 Juni 2029 dengan nilai kontrak Rp 8.677.500.000. Waktu pekerjaan 180 hari kalender (13 Juni – 9 Desember 2019) yang dilaksanakan oleh CV. Sarwo Bathi Permana sebagai kontraktor pelaksana.

“Pekerjaan itu terletak di Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang telah selesai dilaksanakan serta telah dilakukan serah terima tahap I (PHO) pada Desember 2019 dan tahap II (FHO) pada bulan Oktober 2020,” ungkapnya.

Sesuai hasil penyelidikan, dalam pelaksanaan paket pekerjaan terdapat beberapa item material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang tercantum pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti material batu, kawat bronjong, kayu dan material tumbuhan.

“Akibatnya, saat ini bangunan bronjong penahan ombak  beserta beberapa item pekerjaan lainnya seperti menara pandang, jembatan serta tanaman telah hancur atau rusak parah dan tidak berfungi sebagaimana tujuan pembangunan tersebut,” pungkasnya.

Sejauh ini, penyidik tipikor Polda Sultra sudah mendatangkan ahli kontruksi untuk melihat kualitas bangunan. Berdasarkan pemeriksaan ahli kontruksi menerangkan bahwa kerusakan tersebut disebabkan adanya ketidak sesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan yang tidak disertai dengan data fotografi , penyelidikan tanah, dan informasi gelombang pasang surut pada lokasi pekerjaan.

Ditambah pula lanjut Ferry Walintukan bahwa dengan ketidak sesuaian spesifikasi material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut oleh pelaksana kegiatan.

“Berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan tim penyidik berupa keterangan saksi dan pengumpulan dokumen serta pemeriksaan fisik pekerjaan bersama ahli kontruksi terhadap penyelidikan dugaan korupsi penyalahgunaan dana paket pekerjaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka ditemukan beberapa perbuatan melawan hukum yang dapat berindikasi menimbulkan kerugian negara/daerah,” tutupnya.

Sebelumnya,  penyidik tipikor Polda Sultra juga sedang menangani perkara berdasarkan laporan nomor : R /LI-171/XII /2021 tertanggal 21 Desember 2021. Sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa. Hasil penyelidikan, sekitar Oktober 2020 Dit PKLAT Ditjend Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelindung pantai pada lokasi pemulihan Kabupaten Buton yang dilaksanakan secara swakelola type II dengan pelaksana Dinas PUPR Buton.

Hal itu sesuai dengan kontrak swakelola nomor : SPK – 248 /PPK.1-PKLAT/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah anggaran Rp1.985. 600.000 dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari (27 Oktober-10 Desember 2020). Namun dalam pelaksanaan kegiatan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga pada saat pekerjaan baru selesai, terjadi kerusakan pada beberapa bagian pekerjaan.

Selain itu, adanya dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan swakelola tidak sesuai dengan laporan penggunaan dana dan kondisi real lapangan. Serta pihak KLHK selaku penanggungjawab anggaran tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada saat pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan. (adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com