satunarasi

BerandaButonProyek Swakelola Dinas PUPR Buton : Ahli Temukan Kerugian, Polda Tunggu Audit...

Proyek Swakelola Dinas PUPR Buton : Ahli Temukan Kerugian, Polda Tunggu Audit BPK RI

BUTON, SATUNARASI.COM – Ada indikasi kerugian negara dalam proyek swakelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI tahun 2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton.

Pasca penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Unit I Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa 13 saksi, tim ahli kontruksi telah turun lapangan meninjau proyek tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, sesuai peninjauan ahli kontruksi ditemukan adanya dugaan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara atau daerah.

“Berdasarkan fakta-yang ditemukan penyidik berupa keterangan saksi dan pengumpulan dokumen serta fisik pekerjaan bersama ahli kontruksi ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dapat berindikasi menimbulkan kerugian negara atau daerah,” pungkas Kombes Pol Ferry Walintukan dikonfirmasi, Jumat (12/08/2022).

Kendati demikian, penyidik Unit I Subdit III Tipikor belum dapat meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, pihaknya sedang menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah diajukan.

“Sekarang tinggal menunggu ekspos BPK RI terkait hasil audit kerugian negara. Jika ada, perkara dapat ditingkatkan statusnya kepenyidikan,” tegasnya lagi.

Perlu diketahui, perkara ini berdasarkan laporan nomor : R /LI-171/XII /2021 tertanggal 21 Desember 2021. Sesuai hasil penyelidikan, bahwa sekitar Oktober 2020 Dit PKLAT Ditjend Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelindung pantai pada lokasi pemulihan Kabupaten Buton yang dilaksanakan secara swakelola type II dengan pelaksana Dinas PUPR Buton.

Hal itu sesuai dengan kontrak swakelola nomor : SPK – 248 /PPK.1-PKLAT/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah anggaran Rp1.985. 600.000 dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari (27 Oktober-10 Desember 2020). Namun, dalam pelaksanaan kegiatan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga pada saat pekerjaan baru selesai, terjadi kerusakan pada beberapa bagian pekerjaan.

Selain itu, adanya dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan swakelola tidak sesuai dengan laporan penggunaan dana dan kondisi real lapangan. Serta pihak KLHK selaku penanggungjawab anggaran tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada saat pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan. (adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com