satunarasi

BerandaButon TengahSerius! Kejari Buton Kejar Kerugian Rp500 Juta Dugaan Korupsi Dinas PPKB Buteng

Serius! Kejari Buton Kejar Kerugian Rp500 Juta Dugaan Korupsi Dinas PPKB Buteng

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton terus memaksimalkan kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya. Selain tengah serius menuntaskan penyidikan perkara PERUMDAM Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Kini juga sedang penyelidikan dugaan korupsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Buteng.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Ledrik V.M Takaedengan menegaskan bahwa ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (dugaan tindak pidana korupsi) di DPPKB Buteng, sehingga dilimpahkan  ke bidang tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buton.

“KN tinggal 500jt yg akan dikejar ttp kita akan lihat lagi pengembalian 1M itu apakah sesuai prosedur atau tidak?,” tegas Ledrik V.M Takaedengan kepada satunarasi.com saat dikonfirmasi via WhatsApp nya, Jumat (01/07/2022).

Kendati demikian, mantan koordinator Jaksa pada asisten intelijen Kejati Sulawesi Utara (Sulut) ini mengaku belum dapat menyebutkan identitas para saksi yang telah diperiksa, karena perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Prinsipnya krn LID (baru penyelidikan) secara SOP (Standar Operasional Prosedur) blm bisa  sebutkan pihak2 diperiksa secara inisial, kecuali sdh DIK (Penyidikan),” tegasnya.

Ledrik V.M Takaedengan kembali menegaskan,  pihaknya telah dilakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait diantaranya unsur Dinas PKKB, Kecamatan, Desa, Koordinator Lapangan, dan pihak terkait.

Senada dikatakan Kasi Intel Kejari Buton, Azer Jongker Orno bahwa terkait dugaan korupsi di DPPKB Buteng, belum penyidikan, karena baru ditahap penyelidikan.

“Maka belum bisa disebut saksi..para pihak disebut orang yang dimintai keterangan atau bisa kita sebut permintaan keterangan,” terangnya.

Pastinya, Kejari Buton dalam menjalankan tugas penegakan hukum, berjanji akan terus serius memaksimalkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. “Iya, semua penanganan pasti kerja profesional,” pungkas Azer.

Saat pewarta satunarasi.com mempertanyakan bahwa sesuai penyelidikan awal, apakah ditemukan adanya dugaan korupsi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran?

“Masih penyelidikin makanya, sesuai SOP..tidak bisa diekspose,” tutupnya.

Perlu diketahui, penyelidikan perkara tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Buton Nomor: PRINT-352/P.3.18/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022.

Berdasarkan berita yang dikutip dari Sultranesia.com pada 01 Juli 2022, bahwa Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan Mawasangka, Saimin membenarkan dirinya telah dimintai keterangan oleh jaksa terkait hal itu. Dia mengungkapkan bahwa hanya menerima dana dari Dinas PPKB sebesar Rp 16 juta untuk melaksanakan kegiatan kampung KB. Dana itu ditransfer dua kali. Setelah itu, Dinas PPKB Buteng memberikan dana lagi sebanyak Rp 4 juta, dia menyebut dana itu sebagai hadiah.

“Yang banyak itu kegiatan kampung KB, anggarannya itu sekitar Rp 108 juta. Yang masuk di rekening balai hanya Rp 16 juta. Kemudian tiba-tiba saya dikasih lagi uang Rp 4 juta, katanya orang dinas, itu bagiannya kalian,” ungkap Saimin.

Belakangan dia diminta untuk mengembalikan sejumlah dana. Saimin mengaku kaget dengan pengembalian dana ke kas daerah sebesar Rp 131 juta yang dibebankan Dinas PPKB Buteng kepada pihaknya. Sebab, dirinya tidak pernah menerima uang sebesar itu.

“Yang saya sudah kembalikan itu Rp 28 juta, karena hanya itu uang yang saya kelola,” jelasnya.

Saimin bilang saat ini dia masih menunggu panggilan kedua dari pihak Kejari Buton untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai temuan BPK itu. “Saya tinggal tunggu panggilan lagi ini dari jaksa. Yang lain sudah dipanggil juga,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Koodinator Balai Kecamatan Mawasangka Tengah, Mursini juga mengaku dipanggil jaksa. Dia mengungkapkan dirinya sudah mengembalikan uang sebesar Rp 40 juta ke kas daerah. Nominal pengembalian tersebut merupakan rincian dari kegiatan kampung KB dan kegiatan di Balai Penyuluhan.

“Kampung KB kan anggarannya Rp 16 juta untuk dua kali kegiatan, ditambah Rp 4 juta uang siluman, kita tidak tau untuk apa. Kemudian ditambah lagi kegiatan saya di balai sebesar Rp 20 juta, total saya kembalikan Rp 40 juta,” katanya.

Mursini mengaku bingung dengan himbauan pengembalian sebesar Rp 90 juta dari Inspektorat, karena jumlah uang yang masuk ke rekening balai hanya sekitar Rp 40 juta saja. “Saya juga bingung dengan jumlah uang yang disebut sama dinas itu,” tutupnya.

Sementara itu, Sekda Buteng, Kostantinus Bukide mengatakan, pihaknya akan memanggil para koordinator balai serta Dinas PPKB Buteng untuk mengetahui kebenaran mengenai sebab terjadinya temuan tersebut.

“Kita akan panggil. Karena informasinya kan tumpang tindih, dari dinas menyalahkan kepala balai, sementara dari kepala balai mengatakan uang itu tidak sampai ke mereka,” kata dia Kamis (23/6).

Terpisah, Perencana Inspektorat, Muhammad Ahya mengungkapkan, pengembalian atas temuan BPK RI di Dinas PPKB tahun anggaran 2020 baru sekitar Rp 556.154.000. Sehingga tersisa
Rp 545.782.888 yang belum dikembalikan.

“Saat ini kita telepon terus pihak dinas terkait progres pengembalian,” kata dia.

Ahya bilang salah satu hambatan progres pengembalian temuan BPK tersebut yakni belum ditandatanganinya surat pertanggungjawaban mutlak.

“Belum ada yang tandatangani itu, makanya kemarin dinas dia sarankan kita untuk penggil itu kordinator balai,” tutupnya.

Sementara itu, Bendahara Dinas PPKB, Siti Johar menyebut, jumlah pengembalian yang dibebankan kepada kepala balai tujuh kecamatan se-Buteng yakni Rp 967.223.064. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kegiatan kampung KB, PPKBD, dan kegiatan balai.

“Semuanya saya tsransfer ke rekening balai, ada buktinya,” tuturnya, Senin (27/6).

Johar membantah adanya uang siluman sebagai hadiah sebesar Rp 4 juta kepada para koordinator balai penyuluhan. Ia mengatakan, uang tersebut ditransfer untuk keperluan transportasi peserta kegiatan kampung KB.

“Uang itu untuk kegiatan kampung KB. Itu juga jadi temuan BPK dan harus dikembalikan oleh para koordinator balai ini,” pungkasnya. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com