satunarasi

BerandaEdukasiBerjuang Hingga DPR RI, 260 Eks PLPG Sultra Minta Serdik Jalur Portofolio

Berjuang Hingga DPR RI, 260 Eks PLPG Sultra Minta Serdik Jalur Portofolio

BAUBAU, SATUNARASI.COM – Sejumlah perwakilan tenaga pengajar di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang belum mengantongi Sertifikasi Pendidik (Serdik) meminta kepada pemerintah agar diberikan jalur portofolio tanpa melalui Ujian Tulis Nasional (UTN).

Koordinator Eks Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Sultra, Wa Ode Siti Rahmi, S.Si mengungkapkan, keinginannya itu bukan tanpa alasan. Dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang guru dan dosen menjadi aturan yang dipakai untuk memberikan haknya berupa Serdik.

“Serdik tanpa tes itu kita punya jargon dan memang tuntutan kita yang itu,” ungkapnya di temui usai mengajar di SMKN 2 Baubau.

Keinginan Guru Fisika di SMKN 2 Baubau itu juga telah mendapat respon baik dari lembaga legislatif melalui Komisi X saat bertandang di DPR RI beberapa waktu lalu.

“Setelah bertemu dengam Komisi X DPR kemudian kami ditawari solusi berupa portofolio, sekalipun belum gold. Intinya Komisi X itu mencarikan kami Serdik yang tersedikit resikonya. Kita akan difasilitasi dengan portofolio,” bebernya.

Bahkan usahanya itu, tidak hanya di Komisi X DPR RI, namun bersama dengan rekan se-profesinya audiensi pula dengan sejumlah lembaga terkait seperti Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga  DPR RI Komisi IX.

“Komisi IX melihat kami dari sisi tenaga kerja empat hari kemudian baru di Komisi X,” paparnya.

Meski begitu, tidak membuatnya percaya diri akan keinginannya bersama Eks PLPG lain akan diakomodir, sebab haknya untuk memperoleh Serdik telah disediakan lewat Ujian Tulis Lokal (UTL) dan Ujian Tulis Nasional (UTN) yang sudah dilakukan setiap enam bulan sebanyak empat kali sejak 2016 hingga 2018 lalu.

Hanya saja, bersama 259 guru lainnya di Sultra, dirinya dinilai tidak lulus dalam UTN terakhir yang harus memperoleh nilai minimal 80 dari sebelumnya hanya 40 saja dari nilai batas minimal kelulusan.

Dikeluhkannya, bukan hanya nilai minimal yang tinggi yang menjadi syarat nilai kelulusan UTN, ketidak terbukaan terhadap hasil UTN menjadi sorotannya wanita 41 tahun itu. Sebab, saat pengumuman, nilainya tidak dicantumkan. Melainkan hanya ada keterangan TL (tidak lulus) terhadap hasil UTNnya.

“Jadi di pengumumannya itu TL, L (lulus) dan itupun kami disampaikan tidak serta merta selesai ujian, ada tenggang waktu kemudian” keluhnya.

Sehingga bersama 24 guru lainnya yang ada di Baubau serta di wilayah lain tetap akan bersikukuh memperjuangkan haknya dengan cukup membuat portofolio saja. Kewajibannya sebagai guru telah dijalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab seperti halnya guru lain yang telah mengantongi Serdik.

Lagi pula, untuk bisa ikut  (PPG seperti halnya guru lain setelah PLPG ditiadakan agar bisa mengklaim haknya. Pihaknya terhalangi dengan Peraturan Pendidikan (Permendikbud) tahun 2016 pasal 7.

“Bahasa kasarnya, ko (Eks PLPG, red) sudah dikasih kesempatanmu sejak 2016, sudah ambilmi semua hak mu, maka habismi kesempatanmu. Dan 2018 sudah ganti nama PPG dan tidak bisa ikut (UTN lagi, red) khan sudah dikasih kesempatan. Ini yang kami bingungkan, kenapa kami punya profesional hanya dinilai dari UTN, karena PLPG kita sudah lulus, UTL kita sudah lulus, tinggal UTNnya ini,” tambahnya.

Diketahui, data Eks PLPG 2016 dicatatanya 260 yang tersebar di 17 Kota Kabupaten se-Sultra di semua jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK) sederajat  hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dimana untuk Baubau sendiri terdapat 25 orang dan Buton 11 orang. Sisanya ada di 15 daerah lain di Sultra. (adm)

Laporan : Mimin
Editor : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com