satunarasi

BerandaBaubauPerkara PERUMDAM Buteng, Kejari Buton Dinilai Paksakan Penyitaan Kerugian

Perkara PERUMDAM Buteng, Kejari Buton Dinilai Paksakan Penyitaan Kerugian

BAUBAU, SATUNARASI.COM – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton disorot. Ini terkait penyitaan kerugiaan negara dalam perkara dugaan korupsi Perusahaan Air Minum Daerah (PERUMDAM) Oeno Lia Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara.

Ketua Majelis Pemuda KNPI energi of harmony Sultra versi Haris Pratama, Rais Jaya Rahman (RJR) mengaku mengapresiasi Kejari Buton dalam menegakan hukum tanpa pandang bulu. Tetapi detail mengenai asal indikasi kerugian negara yang telah mencapai Rp4,1 miliar harus terang.

“Terkait pemahaman kami, apakah penyerahan atau penyitaan dana dan barang bukanlah hal yang terlalu terkesan dipaksakan? Mengingat hukum kita mngedepankan asas praduga tak bersalah,” jelas Rais Jaya Rahman kepada satunarasi.com, Senin (13/06/2022).

Pandangan itu, mengingat penetapan pasal 18 mengenai penyerahan atau penyitaan dana dan barang yang sudah dilakukan Kejari Buton. Pasal 18 dalam pemahamannya, selain pidana tambahan, maka perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

“Dari sedikit penjelasan isi pasal tersebut (18) bertujuan agar seluruh kekayaan bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, wajib dipulangkan sesuai dengan besaran indikasi kerugian negara, tentunya setelah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan,” pungkas anggota majelis Pemuda Indonesia (MPI) itu.

Selain itu, penjelasan pasal 18 sangatlah benar jika penyitaan dilakukan melalui kejaksaan paling lama 1 bulan setelah mendapatkan keputusan hukum inkrah di pengadilan. Namun, Rais juga yakin bahwa pihak Kejari Buton pasti memiliki landasan hukum dalam melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kewenagannya.

“Kamipun cuma berharap agar tidak terjadi multitafsir dalam penyidikan kasus ini. Maka tentunya Kejaksaan bisa memberi keterangan yang lebih terperinci dalam pemberitaan yang ada,” harapnya.

Mantan anggota DPRD Kota Baubau itu juga penyorot soal nilai indikasi kerugian sangat fantastik. Menurutnya, PERUMDA Buteng baru terbentuk, namun sudah melahirkan sebuah indikasi kerugian sangat signifikan. Sementara dari semua hasil audit dilakukan auditor independen, menurutnya tidak ada kerugian secara fisik ditemukan berdasarkan info yang kami dengar.

“Sehingga besar harapan kami agar tidak terjadi pengkaburan atau multitafsir berdasarkan informasi yang berkembang. Seharusnya pihak Kejaksaan memberi penjelasan detail terkait letak awal indikasi kerugian itu. Apakah indikasi kerugian itu datang dari kegiatan fisik?,” tanyanya.

Jika kegiatan fisik lanjutnya, maka detail kegiatan fisik yang mana? tahun berapa? atau mungkin indikasi kerugian itu karena adanya dana PERUMDA yang dibagi-bagi kepada orang tertentu sehingga rencana program yang dilakukan tidak selesai atau fiktif? Kalau melihat dari pasal 3 yang ditetapkan Kejaksaan yakni setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suara korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

“Nah, tentunya simpulan pada pasal ini mengarah pada perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau korporasi. Maka dengan menetapakan pasal 3 dalam kasus PERUMDA Buteng, pihak kejaksaan harus detail menjelaskan letak kerugian, sebab lagi-lagi ingin kami tegaskan bahwa dalam audit fisik oleh auditor independen tidak menemukan kerugian,” tuturnya.

Politisi PDIP Kota Baubau ini mengaku bahwa penyerahan sejumlah dana dan barang yang diterima pihak kejaksaan, seharusnya menjelaskan secara detail terkait bahwa dana itu di simpan pada bank apa dan rekening negara bernomor berapa? “Ini juga agar tidak menimbulkan asumsi negatif publik terhadap pihak kejaksaan yang sudah sangat gigih melakukan penegakan supremasi hukum di jazirah Buton,” tutupnya.

Perlu diketahui, Kejari Buton telah menetapkan tiga tersangka yakni Direktur Utama PERUMDAM Oeno Lia Buteng (M), Direktur PDAM Buton Selatan (TT) dan terbaru menetapkan Direktur Umum  PERUMDAM Oeno Lia Buteng (Ir. AWR).

Perkara dugaan korupsi ini terkait dengan Dana Penyertaan Modal Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2020 sekira Rp 13 miliar untuk PERUMDAM Buteng. Sesuai hasil audit, awalnya ditemukan kerugian negara Rp3,2 miliar. Dalam prosesnya, tim penyidik berhasil menyita sejumlah uang sebagai kerugian negara untuk tahap pertama, Rp 1,4 miliar dan tahap kedua Rp 1,37 miliar dari dua tersangka, juga satu unit mobil Toyota Rush.

Kejari Buton menyatakan perbuatan tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com