satunarasi

BerandaButon SelatanTemuan BPK Rp4,1 M Pembangunan RSUD Busel, Tipikor Polda Periksa Sembilan Saksi

Temuan BPK Rp4,1 M Pembangunan RSUD Busel, Tipikor Polda Periksa Sembilan Saksi

BAUBAU, SATUNATASI.COM – Ada aroma dugaan korupsi dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Selatan (Busel). Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra kini bidik perkara tersebut.

Sesuai informasi yang dihimpun satunarasi.com, ada kerugian sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pembangunan RSUD Buton Selatan. Nilainya cukup besar mencapai Rp4,1 miliar.

Pembangunan itu sumbernya dari dana pinjaman Kabupaten Buton Selatan di masa perintahan H. La Ode Arusani selaku mantan Bupati sekira Rp71 miliar. Dalam pembangunan, proyek itu dibagi menjadi lima zona (paket zona A hingga E). Proses pekerjaan, ada keterlambatan di sejumlah zona sehingga saat itu dilakukan andedum.

Akibatnya, melalui proses audit ada temuan BPK. Sejumlah kontraktor telah melakukan pengembalian kerugian negara. Kendati demikian, Penyidik Tipikor Polda Sultra tetap melakukan penyelidikan karena ada sejumlah kontraktor tidak patuh terhadap temuan itu.

Ketgam : Kombes Pol Ferry Walintukan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan  membenarkan hal tersebut. Penyidik Tipikor telah melakukan penyelidikan dalam perkara pembangunan RSUD Buton Selatan.

“Ya benar, Tipikor sedang melakukan penyelidikan dalam proyek pembangunan RSUD Busel itu, Karena ada kerugian negara berdasarkan temuan BPK Rp4,1 miliar,” kata Ferry Walintukan saat dikonfirmasi, Kamis (02/06/2022).

Diakui, sejumlah kontraktor sudah melakukan pengembalian kerugian negara sesuai temuan BPK. Namun, pihaknya tetap melakukan proses hukum.

“Belum semua dikembalikan itu (temuan BPK) , baru beberapa kontraktor yang sudah. Makanya kita melakukan penyelidikan” tegasnya.

Hingga kini, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Namun, ada sejumlah pihak tidak kooperatif dalam proses penyelidikan.

“Sudah 9 orang saksi yang  diperiksa. Tapi ada yang susah di klarafikasi seperti dari pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), penyedia (kontraktor) sebanyak 5 orang dan pengawas 2 orang,” pungkasnya. (adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com