satunarasi

BerandaBaubauDesakan Periksa Mantan Bupati Buteng, Kajari Buton : Pasti Dipanggil Termasuk Pihak...

Desakan Periksa Mantan Bupati Buteng, Kajari Buton : Pasti Dipanggil Termasuk Pihak Dewan

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Desakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Kepton agar profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah (Buteng) ditanggapi serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Ledrik V.M Takaedengan, SH., MH menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.  Bukan hanya pemerintah daerah,  jika ada kaitannya termasuk pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng juga pasti dipanggil kalau dibutuhkan.

“Tidak hanya mantan Bupati (Samahuddin red) termasuk DPRD dan siapa saja yang terkait jika tim penyidik menilai perlu dipanggil pasti akan dipanggil,” tegas mantan Koordinator Jaksa pada Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara (Sulut) ini kepada satunasi.com saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, Kamis (02/06/2022).

Mantan Bupati Buteng periode 2017-2022 itu diketahui sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam penyertaan modal PERUMDAM Oeno Lia. Sehingga dimungkinkan untuk diperiksa. Ledrik kembali menegaskan, semua pihak yang berkaitan dengan PERUMDAM Oeno Lia dapat dimintai keterangan sebagai pengembangan perkara, termasuk bendahara keuangan daerah.

“Semua yang ada kaitannya dan Tim memerlukan pasti dipanggil. Termasuk semua anggota DPRD jika Tim menemukan ada kaitan,” pungkas Ledrik V.M Takaedengan.

Penegasan ini menyusul adanya  desakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Kepton, La Ode Syarif Hidayahtullah yang meminta agar Kejari Buton profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah. Kejaksaan diminta untuk memanggil seluruh pihak yang terkait dengan persoalan tersebut.

Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya mantan Bupati Buteng, Samahuddin. Hal tersebut mengingat Samahuddin berposisi sebagai KPM atas penyertaan modal sebesar Rp13 miliar kepada PERUMDAM Oeno Lia. Kajari Buton juga diminta untuk memeriksa secara intens terhadap bendahara keuangan daerah. Ini berkaitan dengan pencairan dana penyertaan modal itu.

“Karena kami memperoleh informasi bahwa pencairan dana penyertaan modal tersebut tidak disertai dengan RABP (Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan). Sementara, dasar pencairan anggaran harus disertai dengan RABP,” tegas La Ode Syarif Hidayahtullah.

Hal tersebut dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 15 Tahun 2019. Dimana dalam Bab IV Modal Dasar, tertuang dalam pasal 7. Pada poin 4 dijelaskan modal dasar setelah ditetapkan pendirian PERMUDAM, diberikan dana awal operasional dan dana program kegiatan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah.

“Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 30 miliar dalam bentuk uang tunai,” tambahnya.

Sementara dalam poin 5 dijelaskan, dari dana tersebut maka direalisasikan untuk tahap pertama sebesar Rp 13 miliar.  Dengan rincian Rp 1 miliar untuk modal awal sebagai biaya operasional dan administrasi kantor.

Sedangkan, Rp 12 miliar untuk membiayai kegiatan program hibah air minum perkotaan tahun anggaran 2020 sebagai penugasan pemerintah daerah kepada PERUMDAM Oeno Lia.

Dalam poin 6 dijelaskan, sisa anggaran Rp 17 miliar dari total modal dasar yang dijanjikan, akan direalisasikan selama dua tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Selanjutnya, dalam poin 7 dipertegas bahwa penggunaan penyertaan modal pemerintah ditetapkan dengan keputusan direksi melalui RABP setelah diperiksa oleh dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM. Dalam hal ini, dewan pengawas juga menerima gaji yang bersumber dari modal dasar tersebut.

“Itulah alasan mengapa kami meminta Kejaksaan Negeri Buton untuk memanggil mantan Bupati Buton Tengah dan dewan pengawas untuk dimintai klarifikasi atau keterangannya,,” urainya.

Dalam pasal 16 yang menjelaskan tugas dan wewenang dewan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap PERUMDAM. Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDAM. Dewan pengawas juga memiliki kewenangan melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, membuat dan memelihara risalah rapat.

“Dewan pengawas perlu diminta keterangannya berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Karena jika terjadi kerugian negara, diduga dewan pengawas dan KPM tidak menjalankan tugas dan tupoksinya secara benar,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam perkara ini Kejari Buton telah menetapkan dua tersangka yakni Direktur PERUMDAM Oeno Lia Buton Tengah (Buteng) dan
Direktur PDAM Buton Selatan. Sesuai hasil audit, ditemukan kerugian negara Rp3,2 miliar.

Dalam prosesnya, tim penyidik berhasil menyita sejumlah uang sebagai kerugian negara untuk tahap pertama, Rp 1,4 miliar dan tahap kedua Rp 1,37 miliar dari dua tersangka, juga satu unit mobil Toyota Rush. (adm)

Penulis : Basyra

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com