satunarasi

BerandaBaubauBusel Bukan Wilayah Proyek Strategis Nasional, Akademisi: Mendagri Keliru Soal Pj Bupati

Busel Bukan Wilayah Proyek Strategis Nasional, Akademisi: Mendagri Keliru Soal Pj Bupati

BAUBAU, SATUNARASI.COM – Polemik penetapan Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman dan Muna Barat (Mubar), Dr. Bahri melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bukan dari usulan Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH terus menyita perhatian publik.

Kebijakan ini melahirkan Pro dan kontra, baik dikalangan elit politik, pratisi hukum, akademisi hingga riak di kalangan masyarakat. Lihat saja kondisi di Kabupaten Buton Selatan. Sampai hari ini (25/05/2022) masyarakat makin terbelah. Sejak adanya SK tentang penetapan Pj Bupati yang dijabat oleh Sekda Busel, La Ode Budiman, gelombang demonstrasi menolakan terus bergeming.

Apalagi, sikap yang ditunjukan oleh Gubernur Sultra secara tegas dan terang, karena hingga hari ini pelantikan dua Pj Bupati tersebut belum dilakukan. Tentu didasari dengan alasan yang kongkrik, karena perlu telaah terkait dengan kebijakan penunjukan Pj Bupati langsung oleh Mendagri.

Akibatnya, ini menjadi bola liar dipublik. Apakah dua Pj Bupati itu tetap dilantik atau usul ulang sesuai dengan regulasi?

Menjawab hal ini, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Eko Satria,SH., MH angkat suara. Menurutnya, landasan dasar penunjukan Pj Bupati/Pj Walikota atas kehendak Mendagri jika rujukannya mengacu terkait daerah yang masuk dalam wilayah proyek strategis nasional memang perlu ditelaah.

“Perlu ditegaskan bahwa dalam wilayah Sulawesi Tenggara, Buton Selatan tidak termasuk daerah dalam wilayah proyek strategis nasional (lampiran Perpres nomor 109 tahun 2020). Jadi Mendagri keliru jika penetapan Pj Bupati merujuk pada regulasi tersebut,” ungkap Eko Satria kepada satunarasi.com, Rabu (25/05/2022).

Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menegaskan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 yang menjabarkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tidak menggunakan istilah Program
Strategis Nasional. Tetapi menggunakan istilah
Proyek Strategis Nasional.

“Dalam Perpres ini disebutkan, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” paparnya.

Selain itu, menurut Dosen Fakultas Hukum ini bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam konteks penolakan atas pelantikan penjabat Bupati Busel dan Mubar tidak bisa seketika dicerminan pada kewajiban kepala daerah dalam UU Pemda 23 tahun 2014 (pasal 67) dalam menjalankan program strategis nasional.

“Perbedaan istilah antara “program” di dalam
UU Nomor 23 Tahun 2014 dan “proyek” di
dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dimaksudkan untuk membedakan program
yang masih dalam tahap konsep, sedangkan
proyek adalah bagian program yang sudah
masuk pada tahap pelaksanaan,” pungkasnya.

Magister Hukum Jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menerangkan, UU Pemda 23 tahun 2014 (pasal 67) bahwa yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan pengundangan UU Nomor 23 Tahun 2014, Program Strategis Nasional pertama yang wajib dilaksanakan kepala daerah adalah Program Strategis Nasional saat ini mengacu
kepada RPJMN 2020-2024 (Perpres nomor 18 tahun 2020),” terangnya.

Berangkat dari Komitmen pemerintah lanjut Eko Satria terhadap implementasi program strategis nasional kemudian mengarahkan Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam Perpres itu, terdapat peran kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional. Dimana di dalamnya terdapat 10 program startegis nasional.

Jika dikatakan Gubernur tidak menjalankan program strategis nasional kerena pernyataan Pj. Sekda Sultra, Asrun Lio yang memberikan penjelasan adanya kejanggalan terhadap konsideran SK atas Pertimbangan yang memuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) daerah, sangatlah tepat.

“Secara normatif melalui statue aproach (pendekatan perundang-undangan), keliru jika merelevansikan Perpres nomor 82 tahun 2020 dan Perpres nomor 109 tahun 2020 karena memiliki substansi yang berbeda,” tutupnya. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com