satunarasi

BerandaBaubauUsulan Gubernur Sultra "Terpapar" Covid-19 di Kemendagri, Pelantikan Pj Bupati Belum Pasti

Usulan Gubernur Sultra “Terpapar” Covid-19 di Kemendagri, Pelantikan Pj Bupati Belum Pasti

BAUBAU, SATUNARASI.COM – Usulan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH “Terpapar” Covid-19. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri-RI) mengangkat Pejabat (Pj) Bupati Buton Selatan (Busel) dan Muna Barat (Mubar) diluar usulan Gubernur dengan dasar pertimbangan yakni Corona Virus Disease 2019.

Kemendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Tiga daerah di Sultra pada Sabtu, 21 Mei 2022. Teranyar, dari tiga daerah itu hanya Pj. Bupati Buteng, Muhammad Yusuf yang lahir dari usulan Gubernur Sultra.

Sedangkan Pj. Bupati Busel, La Ode Budiman dan Pj. Bupati Mubar, Dr Bahri bukan merupakan usulan Gubernur ke Kemendagri.

Ketgam : Salinan SK Pj. Bupati Muna Barat

Anehnya, sesuai temuan satunarasi.com ternyata Kemendagri punya dasar khusus dalam menunjuk dua Pj. Bupati tersebut. Hal itu tertuang dalam petikan SK.

Tertulis bahwa “Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) daerah”. Itu menjadi poin tunggal dalam amar putusan SK Mendagri terkait pertimbangan pengangkatan dua Pj. Bupati tersebut.

Ketgam : Salinan SK Pj Bupati Buton Selatan

Berbeda dengan SK Pj. Bupati Buteng, Muhammad Yusuf. Ada dua poin yang menjadi perhatian dan pertimbangan Kemendagri. Selain tentang pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan COVID-19 daerah, juga tertuang Surat usulan Gubernur Sultra nomor 131.74/2035 tanggal 21 April 2022 perihal usul pengangkatan Pejabat Bupati Buteng.

Saat mempertanyakan perihal tersebut pada Pj. Sekda Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD, enggan memberikan penjelasan secara detail tentang apa maksud dari dasar pertimbangan Kemendagri tersebut. Apa hubungannya usulan Pj. Bupati dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan COVID-19 daerah?

“Tidak perlu Saya jawab. Gunakan Nalar Wartawan untuk méngkaji ini,” tulis Asrun Lio kepada satunarasi.com melalui pesan WhatsApp nya, Sabtu (21/05/2022).

Tentu dasar pertimbangan itu menjadi janggal karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016.

Olehnya itu, Lulusan S3 The Australian National University (ANU) Canberra ini menerangkan bahwa Gubernur Sultra masih akan mempelajari SK Pj. Bupati Busel dan Mubar sebelum dilakukan pelantikan.

“Iya, pak Gubernur masih akan melakukan telaah atas SK yg di terbit kan karena Busel dan Mubar tidak memperhatikan usul Gubernur Sultra, sementara Buteng ada point yang memperhatikan usul Gubernur Sultra,” terangnya.

Kendati demikian, mantan Sekretaris Dewan Riset Daerah Sultra ini menegaskan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sultra tidak mungkin dapat membatalkan keputusan Menteri. Hanya perlu penjelasan secara detail terkait dasar pertimbangan dalam SK tersebut.

“Tunggu saja ya, ini SK Mendagri tidak mungkin bisa dibatalkan oleh Gubernur, tetapi meminta klarifikasi itu boleh, jadi tunggu saja ya,” pungkas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisbud) Sultra itu.

Padahal, sesuai jadwal dalam Radiogram Kemendagri bahwa pelantikan tiga Pj. Bupati tersebut direncakan pada 23 Mei 2022 yang akan digelar di Kota Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi. Karena adanya masa telaah, dimungkin khusus pelantikan Pj. Bupati Busel dan Mabar batal atau ditunda.

“Jadwal pelantikan waktunya 22 s/d 24, masih ada waktu untuk melakukan telaah atas SK dimaksud,” tutup Asrun Lio. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com