satunarasi

BerandaPolitikTahta Empat Mantan Wakil Berakhir 2022, Bupati Buteng Tanpa Wabup Jadi Terkaya

Tahta Empat Mantan Wakil Berakhir 2022, Bupati Buteng Tanpa Wabup Jadi Terkaya

SATUNARASI.COM – Ada tujuh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan berakhir masa jabatannya tahun 2022 ini.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan informasi yang di himpun satunarasi.com, terhitung ada empat pejabat yang awalnya sebagai Wakil Kepala Daerah naik “tahta” menjadi Kepala Daerah. Itu karena para kepala daerah “tamat” sebelum periode berakhir. Sebut saja, seperti Kabupaten Buton, Buton Selatan, Muna Barat dan Kota Kendari.

Hal berbeda dengan Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Jika empat daerah lainnya Kepala Daerah yang “tamat”, namun Bupati Buteng hampir setengah periode menjalankan pemerintahan tunggal, tanpa Wakil Bupati. Sedangkan dua kepala daerah lainnya, yakni Bupati Bombana dan Kolaka Utara berjalan normal tanpa perpisahan.

Para Kepala Daerah yang akan berakhir jabatannya tersebut, tentu memiliki jumlah kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2020 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dapat diases oleh publik.

Dari tujuh kepala daerah, ternyata Bupati Buteng merupakan pejabat yang menjadi terkaya. Berikut ulasan tujuh Kepala Daerah, berdasarkan urutan jumlah kekayaan :

1. H. Samahuddin, SE

Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin, SE dilantik bersama Wakil Bupati (Wabup) nya, Kapten Inf (Purn) La Ntau pada  22 Mei 2017 lalu.

Dalam perjalanan waktu kepemimpinan, pada 4 Agustus 2020, La Ntau (Almarhum) meninggal dunia. Sejak itulah, Samahuddin menjalankan roda kepemimpinan sebagai Bupati  Buteng tanpa Wabup.

Jabatan Bupati Samahuddin akan berakhir pada 22 Mei 2022. Ia memiliki total kekayaan terbanyak dari enam kepala daerah lainnya, yakni mencapai Rp 15,2 miliar. Rincian hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 9 miliar lebih dan alat transportasi dan mesin Rp 1,6 miliar.

Samahuddin juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 606 juta. Kas dan setara kas Rp 3,2 miliar serta harta lainnya Rp 786 juta. Sesuai catatan dalam LHKPN, Samahuddin tidak memiliki utang.

2. H. Tafdil

H. Tafdil telah berjalan dua periode sebagai Bupati Bombana. Awal menjabat periode pertama yakni 2013-2017. Lalu Tafdil kembali dilantik menjadi Bupati Bombana bersama Wabupnya, Johan Salim untuk periode kedua, 22 Agustus 2017.

Jabatan Tafdil akan berakhir pada 22 Agustus 2022. Ia menjadi orang terkaya kedua dengan total harta mencapai Rp 12,3 miliar.

Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan Rp 9,8 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 959 juta, harta bergerak lainnya Rp 581 juta.

Kemudian, surat berharga Rp 5,4 miliar dan kas dan setara kas Rp 1 milir lebih. Sesuai catatan dalam LHKPN, Tafdil memiliki utang senilai Rp 5,5 miliar.

3. Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H

Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH dilantik bersama Wabupnya, H. Abbas pada 22 Agustus 2017 dan akan berakhir 22 Agustus 2022 untuk periode pertama.

Nur Rahman Umar memiliki harta kekayaan Rp 7,5 miliar. Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 7,2 miliar, alat transportasi dan mesin Rp195 juta dan harta bergerak lainnya Rp123,5 juta.

Kemudian, harta berupa kas dan setara kas Rp 61,5 juta. Sesuai catatan dalam LHKPN, Nur Rahman Umar tidak memiliki utang.

4. H. La Ode Arusani

Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Arusani awalnya merupakan wakil Bupati Busel, namun karena Agus Feisal Hidayat selaku Bupati Busel tersandung kasus hukum, sehingga La Ode Arusani melanjutkan sisa periode. Bupati Busel diilantik pada 22 Mei 2017, dan berakhir 22 Mei 2022.

Setelah menjadi Bupati Busel, La Ode Arusani juga menjalankan sendiri kepempinan tanpa Wabup. Ia memiliki harta kekayaan Rp 4,8 miliar. Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,6 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 3 juta.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp1,2 miliar, kas dan setara kas Rp 999,4 juta. Sesuai catatan dalam LHKPN, La Ode Arusani tidak memiliki utang.

5. H. Sulkarnain Kadir, SE., ME

H. Sulkarnain Kadir, SE., ME awalnya juga menjadi Wakil Walikota Kendari dilantik pada 9 oktober 2017 bersama Adriatma Dwi Putra (ADP) selaku Walikota Kendari.

Namun ADP juga tersandung persoan hukum, sehingga Sulkarnain Kadir melanjutkan sisa periode menjadi Wali Kota Kendari didampingi Wakil Wali Kota,  Siska Karina Imran. Jabatan mereka akan berakhir pada 9 oktober 2022.

Sulkarnain Kadir memiliki total kekayaan senilai Rp 4,5 miliar. Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 680 juta, alat transportasi dan mesin Rp 434 juta.

Harta bergerak lainnya Rp 3,4 miliar serta kas dan setara kas Rp 213 juta lebih. Sesuai catatan dalam LHKPN, Sulkarnain Kadir memiliki utang senilai Rp 207 juta lebih.

6. Drs. La Bakry, M.Si

Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si juga awalnya merupakan wakil Bupati Buton pasangan Samsu Umar Andul Samiun yang dilantik di Aula Kemendagri Jakarta Pusat pada Kamis 24 Agustus 2017 untuk periode kedua.

Namun, Samsu Umar Andul Samiun selaku Bupati Buton juga tersandung hukum sehingga La Bakry melanjutkan sisa periode bersama Wabupnya, Iis Elanti hingga 24 Agustus 2022.

Total kekayaan La Bakry senilai Rp 1,4 miliar. Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,2 miliar serta alat transportasi dan mesin Rp 90 juta.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp131,3 juta serta kas dan setara kas Rp129 juta lebih. Sesuai catatan dalam LHKPN, La Bakry memiliki utang senilai Rp 173 juta.

7. Drs. Achmad Lamani, M.Pd

Bupati Muna Barat (Mubar), Achmad Lamani yang sebelumnya juga merupakan Wakil Bupati mendampingi LM Rajiun Tumada. Namun, LM Rajiun Tumada sebagai Bupati Mubar mengundurkan diri untuk bertarung pada Pilkada Muna 2020.

Achmad Lamani  juga melanjutkan sisa masa jabatan mulai 22 Mei 2017 dan akan berakhir 22 Mei 2022. Ia juga menjalankan kepemimpinan tanpa Wabup.

Jumlah kekayan Achmad Lamani yakni Rp 1,3 miliar. Rinciannya, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 1,2 miliar serta alat transportasi dan mesin Rp 30 juta.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp 90 juta serta kas dan setara kas Rp 3,6 juta. Sesuai catatan dalam LHKPN, Achad Lamani tidak memiliki utang.

Tambahan infirmasi bahwa dari tujuh kepala daerah tersebut, enam di antaranya masih dapat bertarung dalam Pilkada 2024 mendatang. Hanya Tafdil yang tidak karena sudah dua periode. (Redaksi).

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com