satunarasi

BerandaButon TengahBupati Buteng Disebut Inkonsistensi, Diduga Langgar UU Terkait Netralitas ASN

Bupati Buteng Disebut Inkonsistensi, Diduga Langgar UU Terkait Netralitas ASN

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin dinilai inkonsistensi terhadap perkataanya sendiri. Diakhir jabatannya sisa 51 hari hingga 22 Mei 2022, kerap menyampaikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di otoritanya untuk tidak bermain politik. Tapi, ada video viral tersebar menggiring Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) meneriakan Samahuddin dua periode dan lanjutkan.

Hal itu ditanggapi serius Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah, Suharman, S.Pd., M.Si. Melalui rilisnya yang diterima redaksi satunarasi.com bahwa sesuai catatannya, pada Kamis 17 Februari 2022 lalu, Bupati Buteng melakukan rotasi pejabat dengan menonjob sfat ahli Bupati, Malik termasuk istrinya, Hj Jusniar Samahuddin AMdKep selaku Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buteng. Pesannnya dihadapan para ASN agar tidak bermain politik.

Hal serupa diungkapkan pada pelantikan 28 Maret 2022, bahwa ASN jangan bahas-bahas politik apalagi diskusi tentang Pj Bupati Buteng. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDIP tersebut memberhentikan tiga pejabat setingkat eselon 3 yakni Sekdin Badan Kepegawaian dan sumber daya manusia (BKSDM) serta dua Kepala Bidang salah satunya di Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Nakertrans).

Anehnya lagi, sesuai berita yang dirilis kronologi.id, Kamis (31/03/2022), dengan judul Serahkan SK 180 CPNS Formasi 2020, Bupati Buteng Jangan Berpolitik, Kerja Saja! Hal itu diungkapkan Bupati Samahuddin dihadapan para ASN  saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 180 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2020 di Gedung Kesenian, Kecamatan Mawasangka.

Ketgam : Foto tangkapan layar (screenshot) video viral durasi 00.14 detik

Parahnya dalam rangkaian kegiatan, ada video viral berdurasi 00:14 detik tersebar di grup whatsApp seorang yang diduga salah satu pejabat atau ASN Buteng membelakangi kamera memberikan komando pada para Calon CPNS penerima SK meneriakan bahwa “Samahuddin dua periode lanjutkan, dua jari di atas satu kali lagi, Samahuddin dua periode terimasih,”. Dalam video itu terlihat semua ASN mengikuti arahan dan mengangkat tangan dengan dua jari. Bahkan Bupati Samahuddin dalam video terlihat ikut menyaksikan sambil tersenyum dan mengangkat tangan.

Suharman menilai, Bupati Buteng inkonsistensi karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan kenyatakan di lapangan. Mestinya hal itu tidak terjadi, dan sebagai kepala daerah harusnya melarang atau menegur. Apalagi komando ajakan dalam video juga dilakukan oleh seorang pejabat atau PNS dihadapan Bupati. Jika larangan itu hanya berlaku bagi pihak lain, maka Bupati diduga telah mencederai netralitas ASN.

”Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 2 huruf F, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dimensinya meliputi netral, tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani,” jelas Suharman, Ketua DPD Partai NasDem Buteng itu.

Lebih tegas kata Suharman bahwa Bupati Buteng diduga telah melanggar UU terkait netralitas ASN, karena memanfaatkan jabatannya sebelum berakhir pada 22 Mei 2022 dengan mempengaruhi dan mengarahkan CPNS tetap memilih Samahuddin pada Pilkada 2024 nanti agar menjadi Bupati Buteng dua periode. Ia mengaku Bupati Buteng telah memberikan contoh buruk dan mengajak ASN agar kedepan tidak netral sesuai perintah UU.

“Sehingga saya menilai ada inkonsistensi Bupati Buteng terhadap ucapannya agar ASN jangan berpolitik namun itu hanya kibul belaka. Kami selaku dewan sangat menyayangkan kejadian itu (video viral), sehingga patut kami prihatin karena menjadi salah satu tugas dewan yakni menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta fungsi pengawansan,” paparnya lagi.

Anggota DPRD dua periode ini mengaku bahwa telah banyak menerima aspirasi terkait keluhan ASN dengan persolan rotasi, demosi serta nonjob. Menurutnya, selain masalah kehadiran sebagai alasan mutasi dan nonjob pejabat, tapi ia menduga ada unsur politik yang terselubung demi memuluskan kepentingan Pilkada 2024. Sebagai bukti dalam video viral itu yang secara terbuka mengajak ASN baru untuk melanjutkan Bupati Buteng dua periode. Padahal, Pilkada masih sangat lama, tahapan saja belum berjalan.

“Bupati Buteng ternyata tidak melarang ASN bicara politik dan telah terbukti dalam video itu. Jangan hanya kepentingannya, kemudian ASN aman. Kalau bicara kepentingan lain, apalagi diskusi Pj Bupati pada Mei 2022, malah kerap dilarang. Ini ada apa, jangan ASN jadikan korban dengan ancaman mutasi, demosi dan nonjob. Kita harus santun dan binyak dalam mengambil keputusan demi menjaga profesionalitas kinerja ASN kita,” tutupnya. (Redaksi)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com