satunarasi

BerandaButon TengahNol Persen Asing, Manajemen PT AMI Kini Taat Prosedur Dalam IUP

Nol Persen Asing, Manajemen PT AMI Kini Taat Prosedur Dalam IUP

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Riak masyarakat di wilayah pertambangan kerap terjadi. Mulai dari pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan, operasi di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga tidak adanya Corporate Social Responsibility (CSR). Polemik ini pernah dialami oleh PT Arga Morini Indah (PT AMI)  yang beroperasi di wilayah Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, adanya manajemen baru kini PT AMI telah taat prosedur.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) unit IX, Idra menjelaskan bahwa pihaknya terus malakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas operasi PT AMI dalam proses penambangan. Sejauh ini, belum menemukan adanya pelanggaran  di luar areal IUP.

“Kami terus mamantau aktivitas produksi PT AMI jangan sampai merambah kawasan hutan di luar IUP. Itu menjadi tugas kami dan pengawasan terus dilakukan. Termasuk turun ke lapangan hari ini dan kami belum temukan adanya pelanggaran kawasan hutan, karena mereka (PT AMI) dalam menambang masih dalam IUP dan itu dapat di kontrol dengan mudah melalui peta,” kata Indra kepada satunarasi.com saat menghadiri kunjungan kerja (Kunker) DPRD Buteng bersama Pemerintah Daerah di lokasi PT AMI, Senin (14/02/2022).

Pengakuan tersebut dibenarkan oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) PT AMI, Dedi Apriadi melalui community development (Commdev) nya, Agus Safar bahwa IUP PT AMI sebesar 2.834.96 hektar (Ha). Luas IUP itu ada yang masuk dalam areal kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Olehnya itu, PT AMI menurutnya tidak sembarangan melakukan proses penambangan.

“Kemarin-kemarin kita diisukan menambang di kawasan HPT. Ini mungkin perlu saya luruskan bahwa kita menambang dibekas bukaan lama. Jadi manajemen PT AMI hari ini itu beda dengan manajemen PT AMI sebelumnya,” kata Agus Safar saat dikonfirmasi.

Saat manajemen PT AMI sebelumnya, memang ada aktivtas penambangan di kawasan HPT. Namun, kata Agus Safar bahwa masalah tersebut telah tuntas diproses secara hukum.

“Kalau dikawasan hutan itu tidak boleh. Jadi hanya di areal tambang bukaan sebelumnya bisa kita menambang. Hanya memang ada denda yang dibayarkan ke Negara dan itu kami penuhi. Beberapa kali kita sudah di inspeksi oleh Dirjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan tidak ada masalah,” tutur Agus Safar putra Kabupaten Muna Barat itu.

Terkait luas IUP yang telah dirambah, Safar sapaan karib Agus Safar tidak mengetahui secara pasti, karena mengaku datanya ada di bagian engineering. Tapi sejauh ini menegaskan bahwa belum ada bukaan baru dalam proses penambangan. Selain bukaan yang dilakukan manajemen lama yang sudah diselesaikan masalah hukumnya, tidak ada bukaan baru.

“Kita hanya menambang sisa-sisa ini sama APL. Termasuk kolam yang ditinjau untuk  keperluan air bersih masyarakat Talaga itu bekas bukaan lama. Tidak berani  kita menambang yang bukan areal IUP pasti disegel kita pada saat Dirjen Gakkum datang. Apalagi kita pernah di demo oleh mahasiswa dan pada akhirnya kita buktikan saja dan itu sudah disampaikan di Gakkum sehingga mereka turun saat itu,” paparnya lagi.

Selain masuk di wilayah Pemda Buteng, IUP PT AMI ada yang menyeberang dalam kawasan Kabupaten Bombana. Hanya saja itu masuk dalam kawasan hutan, sehingga sesuai regulasi menjadi urusan KPH. Kendati demikian, jika PT AMI ingin melakukan penambangan di areal hutan, harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Sejauh ini kita masih pengajuan di IPPKH supaya bisa menambang di areal hutan tadi. Tanpa IPPKH, kita tidak bisa menambang di areal hutan. Artinya kalau kita menambang tanpa IPPKH berarti kita mau melanggar. Makanya kita tidak inginkan itu, sehingga diurus dulu IPPKH nya.  Sekarang ini, kita hanya menambang pada sisa bukaan lama, karena dulu mereka (manajemen lama) mengejar high grade ore nikel. Tapi saat kita datang mainnya di medium grade ore, sehingga banyak sisa di situ dan itulah yang kita tambang,” tegasnya.

Lalu bagaimana dengan jumlah produksi atau pengapalan, apakah  perusahaan mengejar target tanpa mempertimbangan kondisi alam dan keselamatan tenga kerja?  Agus Safar kembali menjelaskan bahwa terkait dengan jumlah pengapalan tergantung dari produksi. Kalau intensitas hujan tinggi,  pasti produksi berkurang dan produktifitas menurun, karena pihaknya mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).  “K3 itu kita kedepankan karena jalan licin, termasuk di lapangan tidak mungkin beraktivitas kalau musim penghujan. Jadi target itu ada, tapi keselamatan kerja juga penting,” singkatnya.

Menariknya, PT AMI beserta perusahaan kontraktor yang beroperasi di sana kini memiliki karyawan sekira 700 orang. Namun, dalam rukrutmen tenaga kerja sangat memprioritaskan masyarakat lokal. Bahkan nol persen asing, mulai dari manajemen hingga karyawan tidak ada tenaga kerja asing. Padahal, isu yang berkembang bahwa daerah pertambangan di Indonesia telah banyak di kuasai pekerja dari warna Negara asing (WNA) asal Cina.

“Tenga kerja mayoritas lokal. Presentasenya kisaran lebih 50 persen lokal dari Talaga dan sekitarnya. Driver-driver mobil banyak orang Talaga dan Kabaena juga. Semua putra daerah, tapi juga dilihat dari skilnya disesuikan dengan kebutuhan termasuk non skil. Tapi banyak masyarakat Talaga menempati posisi strategis misalkan asisten foreman, foremen dan pengawas. Kalau tenaga teknis kebanyakan dari Sultra.  Di sini mau cari orang Cina tidak ada, alhamudulillah semua putra Indonesia. Termasuk manajemen seperti KTT orang Indonesia dan HR (Human Resources) kita orang Sultra dari Baubau. Jadi bisa dicek datanya di Ketenaga kerjaan kok,” tutupnya. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com