satunarasi

BerandaButon TengahTotal PAD Buteng Tahun 2021 Rp 15 M, Sektor PPJ dan RSUD...

Total PAD Buteng Tahun 2021 Rp 15 M, Sektor PPJ dan RSUD Penyumbang Terbesar

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara terus memaksimalkan kinerja guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Terbukti, ada peningkatan PAD, dan tahun 2021 sektor pajak penerangan jalan (PPJ) serta retribusi rumah sakit daerah (RSUD) menjadi penyumbang terbesar.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Buteng, Lukman, S.Pd., M.Pd kepada satunarasi.com saat ditemui di ruang kerjanya. Ia menjelaskan bahwa PAD dari penerimaan pajak tahun 2020 Rp 3.4 miliar dan pada tahun 2021 ada peningkatan menjadi Rp 4.016 miliar. Sedangkan PAD dari sektor retribusi untuk tahun 2020 Rp 3.08 miliar menjadi Rp 3.829 miliar pada tahun 2021.

“Jadi pada tahun 2021 lalu, target pajak Rp 3.3 miliar realisasi penerimaan Rp 4,16 miliar atau 120 persen. Kemudian untuk retribusi dari target Rp 2,3 miliar, realiasi Rp 3,8 miliar atau 164 persen. Itu artinya capaian atau realisasi PAD melebihi target,” rinci Lukman, dikonfirmasi Rabu (02/02/2022).

Lebih detail menjelaskan bahwa, jika dilakukan akumulasi dari PAD sektor pajak daerah dan retribusi dari target Rp 5,6 miliar, realisasi mencapai Rp 7,8 miliar atau 138 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp 5,1 miliar, realisasi sebesar Rp 7,4 miliar atau 145 persen.

“Jadi total PAD semuanya untuk tahun 2021 mulai dari pajak, retribusi dan lan-lain pendapatan hasil daerah dari target Rp 10,7 miliar kami mampu realisasikan Rp 15, 3 miliar atau 141 persen. Dari jumlah itu, terbesar menyumbang PAD dari sektor pajak yakni penerangan jalan nilainya Rp 2,1 miliar dan kalau retribusi terbesar itu dari rumah sakit Rp 1,7 milair. Jadi target khusus pajak tahun 2022 Rp 3,5 miliar, kalau retribusi ada di dinas masing-masing karena belum masuk di kita,” beber mantan Kadis Pariwisata Buteng itu.

Guna mendongkrak PAD tahun 2022, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program. Salah satunya terkait dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari sektor PBB, tahun ini akan dilakukan pendataan, perekaman baru dan yang sudah terdata akan kembali dilakukan validasi. Misalnya kata Lukman pada tahun sebelumnya belum mempunyai rumah tapi tahun ini sudah membangun, sehingga itu perlu dilakukan pendataan baru.

“Tapi kalau untuk di BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tahun ini ada program pembuatan peta zona nilai tanah dan itu pasti mendogkrak PAD, karena nanti maka akan menaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah,” jelasnya.

Kendati demikian, Ia mengaku jika kebijakan itu diterapkan kemungkinan ada gejolak di masyarakat. Tapi menurutnya, mau tidak mau harus kita laksanakan karena itu nanti ada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Jika sistem zona itu diperbaiki, maka nilai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan akan naik, namun nalainya pasti berbeda-beda dilihat dari lokasi strategis wilayah.

“Kenaikan itu pasti didukung oleh regulasi yaitu Peraturan Bupati (Perbup) yang sementara disusun. Jadi nantinya pihak Pertanahan dan kami Dinas Pendapatan akan menampilkan secara online melalui website Kementerian Agraria, sehingga pada saat ada transaksi tanah, masyarakat tidak bisa lagi ada manipulasi harga tanah. Itu salah satu program yang didorong Korsupgah KPK waktu datang di Buteng lalu, karena NJOP kita sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki dan tahun ini baru akan terlaksana,” tutupnya. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com