satunarasi

BerandaButon Tengah60 Calon ASN Buteng Masuk Tahap Pengusulan NIP, Lalu PPPK Kapan?

60 Calon ASN Buteng Masuk Tahap Pengusulan NIP, Lalu PPPK Kapan?

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), kini tinggal menunggu  Nomor Induk Pegawai (NIP). Lalu bagaimana dengan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buteng, Samrin Saerani menjelaskan untuk pengurusan NIP calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) seleksi tahun 2021, kini masuk tahapan kelengkapan dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan mengakses casn.co.id mulai tanggal 7-21 Januari 2022.

“Jadi waktunya selama dua minggu untuk kelengkapan dokumen. Setelah itu, kami urus dokumen pemberkasannya pada 22 Januari untuk dikeluarkan NIP nya. Lalu penempatan dengan menerima SK 80 persen,” kata Samrin kepada satunarasi.com saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/1/2022).

Kendati demikian, dalam seleksi ASN 2021 lalu, jumlah yang dinyatakan lulus tidak memenuhi formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah (Pemda) Buteng. Sebab, dari usulan 69 formasi namun yang terisi hanya 60.

“Hanya 60 orang yang lulus dari 69 yang dibutuhkan. Jadi ada 9 formasi yang tidak terisi yakni dokter spesialis dan administrator. Tidak terisinya formasi itu memang ada yang tidak mendaftar dan juga ada pendaftar tapi tidak lulus seleksi. Jadi akan diusulkan kembali formasi yang tidak terisi itu untuk seleksi berikutnya,” paparnya.

Lalu bagaimana dengan usulan NIP untuk PPPK guru, apakah sudah dilakukan? “Kalau terkait itu, saya belum bisa komentar,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Buteng, Abdullah yang diperkuat dan dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H. Kostantinus Bukide bahwa untuk gaji PPPK dalam APBD Buteng 2022 belum ada postur anggarannya.

Hal Itu karena Pemda Buteng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menetapkan Perda APBD 2022 pada 30 November 2021. Namun, belakangan muncul regulasi bahwa gaji PPPK inklut dalam transfer dana alokasi umum (DAU).

Padahal, awalnya gaji PPPK sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Perpu RI) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, seleksi dilaksanakan pemerintah pusat sehingga gaji berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, belakangan muncul Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 bahwa gaji PPPK menjadi beban daerah melalui (DAU). Itu diperkuat dengan surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nomor S-204/PK/2021 terkait alokasi gaji PPPK tertanggal 13 Desember 2021.

Anehnya, dalam dana transfer (DAU) tidak ada tambahan untuk belanja pegawai. Akibatnya, Pemda Buteng berjanji akan kembali melakukan penggaran sekira Rp 22 miliar untuk satu tahun gaji PPPK. Rumitnya, APBD Buteng telah ditetapkan dan gaji PPPK belum ada dalam postur anggaran. Inilah penyebab pengusulan NIP untuk PPPK belum dapat dilakukan karena terkait kejelasan gaji. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com