satunarasi

BerandaButon TengahPusat Dinilai Jebak Daerah Gaji PPPK Belum Ada, Sekda Buteng: Ini Seleksi...

Pusat Dinilai Jebak Daerah Gaji PPPK Belum Ada, Sekda Buteng: Ini Seleksi Pusat Beban Daerah

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Semua daerah di Indonesia telah melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru termasuk di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra). Anehnya, pemerintah pusat dinilai telah menjebak daerah, karena alokasi gaji PPPK belum ada dalam postur anggaran tahun 2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Buteng, Abdullah mengaku sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Perpu RI) nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, seleksi dilaksanakan pemerintah pusat sehingga gaji juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, belakangan muncul Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 bahwa gaji PPPK menjadi beban daerah melalui transfer pusat dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

“Memang kalau persoalan itu, sosialisasinya selama ini gajinya dari APBN. Terus belakangan surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nomor S-204/PK/2021 pada 13 Desember 2021 bahwa gaji sudah inklut di dana transfer (DAU). Tetapikan anehnya, kita ini tidak ada tambahan belanja pegawai dalam dana transfer itu,” jelas Abdullah kepada satunatasi.com ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/12/2021).

Ketgam : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buteng, Abdullah

Seluruh daerah di Indonesia melakukan seleksi PPPK dan khusus Kabupaten Buteng lanjut Abdullah, formasi yang diusulkan sebanyak 406 dan kuota yang diberikan 357 orang tenaga pengajar. Tahapannya saat ini sedang dalam proses pemberkasan. Namun, dengan jumlah tersebut, tentu membutuhkan anggaran besar untuk kebutuhan gaji PPPK.

“Kalau kita perkirakan dengan jumlah kuota itu, anggaran Rp 20, 083 miliar lebih pertahun harus dipersiapkan khusus gaji PPPK. Ini besar, jangan main-main karena sudah diperhitungkan dan itu belum termasuk tunjangan,” bebernya.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Buteng ini merinci, Rp 20,083 miliar itu terbagi atas DAU 2021 sebesar Rp 11,77 miliar dan DAU 2022 Rp 8,26 miliar sesuai edaran Kemenkeu. Rumitnya, kata Abdullah anggaran Rp 11,77 miliar sudah digunakan karena dana transfer 2021 itu tidak terinci adanya gaji untuk PPPK. Sebab, edaran Kemenkeu terkait penjelasan gaji PPPK muncul pada 13 Desember, sementara uangnya sudah habis digunakan. Meski tidak ada tambahan DAU, jumlah Rp 20,083 miliar harus disiapkan Pemda tahun 2022 ini.

“Jadi terkait gaji itu sudah jadi urusan daerah, kalau ada surat edaran Kemenkeu begini, ya harus dilaksanakan. Kalau menurut saya, Ini sebenarnya pusat jebak daerah karena belum sempat dianggarkan, supaya selesai tanggungjawabnya. Kalau tidak dianggarkan juga, maka dana DAU itu tidak akan ditransfer. Tapi ke Pak Sekda (H Kostantinus Bukide) yang tahu persis karena sebagai ketua tim anggaran,” pungkasnya.

Ketgam : Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, H. Konstantinus Bukide/dokumen satunarasi.com/foto : Basyarun

Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H Kostantinus Bukide membenarkan hal tersebut. Menurutnya,
Itu telah menjadi bagian dari hasil evaluasi tim anggaran Provinsi Sultra terhadap APBD Buteng tahun 2022. Pihaknya akan diskusikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena beban anggaran daerah cukup besar, apalagi dengan kebutuhan kuota PPPK 357 dengan ancang-ancang anggaran sekira Rp 22 miliar.

“Inilah menjadi catatan kita karena saat pembahasan APBD 2022, masih tarik ulur. Gaji PPPK itu awalnya menjadi beban APBN, ternyata terakhir menjadi beban daerah. Jadi hasil evaluasi APBD baru kita terima, sehingga kita dudukan kembali bersama dewan untuk mencari solusi dan itu secepatnya dilakukan,” tuturnya saat ditemui di ruang kerja, Selasa (28/12/2021).

Kostantinus Bukide mengakui bahwa memang tidak ada dana fransfer tambahan dari DAU terkait gaji PPPK, sehingga itu menjadi masalah dan beban daerah yang cukup berat. Apalagi dengan kondisi covid-19, akan membuka ruang kembali untuk refocusing. Itu sesuai laporan Kepala BPKAD bahwa akan dibebankan lagi ke daerah tentang anggaran vaksinasi baik dari TNI maupun Kepolisian.

“Tapi namanya kita daerah, ya apapun yang jadi kebijakan pusat, mau tidak mau suka tidak suka apa boleh buat kita harus laksanakan. Wajib dianggarkan karena itu menjadi mandatory spending (dana wajib yang disediakan pemerintah dalam formula APBN),” katanya.

Lalu, bagaimana solusinya agar gaji PPPK dapat dianggarkan pada tahun 2022 sementara APBD telah ditetapkan. Apakah bisa bongkar ulang semua program daerah yang telah diparipurnakan dewan?

“Ya harus seperti itu, karena dibebakan ke daerah gaji PPPK itu cukup besar, tapi ya harus kita ikuti karena uang dari sana (pusat) kalau kita tidak ikuti kebijakan pusat uang itu tidak akan turun, karena itu selalu menjadi persyaratan pencairan DAU. Itulah bagaimana mengelola APBD ini dengan tingkat permasalahan yang begitu tumit, tapi di satu sisi anggaran begitu kecil,” keluhnya.

Parahnya, kata Kostantinus Bukide kalau seleksi PPPK menjadi beban daerah harusnya pemerintah pusat menyerahkan proses seleksi juga ke daerah. Sebab, bisa dilakukan kebijakan agar merekrut anak-anak daerah sebanyak mungkin.

“Repotnya, ini seleksi pusat sementara gajinya jadi beban daerah. Kalau itu pakai uang daerah, mestinya serahkan ke kita seleksinya, jangan pusat dong. Itulah susahnya,” tutup Kostantinus Bukide. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com