satunarasi

BerandaButonButon Tetap Buka Akses Wisata Saat Tahun Baru, Kapolres : Petasan Boleh...

Buton Tetap Buka Akses Wisata Saat Tahun Baru, Kapolres : Petasan Boleh Tapi Diawasi

BUTON, SATUNARASI.COM – Menjelang tahun baru 2022, Pemerintah Daerah (Pemda) Buton menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan itu dilakukan guna persiapan untuk mengantisipasi keramaian tahun yang kerap dirayakan sejumlah masyarakat.

Rapat dipimpin langsung Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si dan turut dihadiri Wakil Bupati, Iis Elianti, Ketua DPRD, Hariasi Salad, SH., Kapolres, AKBP Gunarko, S.IK., M.Si., Kajari, Ledrik V.M. Takaendengan, SH., MH., Danramil Pasarwajo, Kapten Inf. Isnadi Edi Darmawan mewakili Dandim 1413 Buton, Kepala Kesbangpol, drh. Muhammad Zamni, Kasatpol PP Juriadin, S.IP., M.Si., dan Kadis Perhubungan, Nasbah, SE.

La Bakry menuturkan perlu dilakukan langkah antisipatif dalam mencegah terjadinya konflik dan munculnya klaster baru penyebaran covid-19. Karena masih berada di masa pandemi, sehingga perayaan malam pergantian tahun dari 2021 menuju 2022 tetap dilakukan secara sederhana.

“Ini masih suasana pandemi, seperti tahun lalu, sangat-sangat terbatas. Karena ini masih suasana pandemi. Kita berharap masyarakat tidak membuat kerumunan. Masyarakat juga dibatasi. Tidak membuat kerumunan-kerumunan yang bisa berdampak pada klaster-klaster baru,” tuturnya
saat rapat di ruang VIP kantor Bupati Buton, Senin 27 Desember 2021.

Meski demikian, warga diperbolehkan berwisata di tempat-tempat wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu wajib memakai masker, rajin mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Hal ini guna mencegah munculnya klaster baru penyebaran covid-19. “Berwisata bisa tapi ikuti protokol kesehatan (prokes), pakai masker di kasi ruang,” tandas Ketua Bapera Sultra ini.

Lebih lanjut, La Bakry berharap daerah kita senantiasa aman, kondusif dan semoga varian baru Covid-19 tidak masuk ke daerah kita. “Alhamdulilah atas kerja sama seluruh pihak, capaian vaksinasi Covid-19 di Buton terus meningkat. Semoga varian baru Covid-19 tidak masuk ke daerah kita. Yang terpenting masyarakat diharapkan terus menyukseskan kegiatan vaksinasi. Target kita hingga 31 Desember 2021 persentase vaksinasi Covid-19 mencapai 70 persen,” jelas orang nomor satu di Buton.

Selain membahas persiapan pengamanan tahun baru 2022, anggota Forkopimda juga meahas isu-isu penting di daerah, termasukrk mengantisipasi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat, seperti sengketa pilkades, rencana kunjungan Kapolda, dan isu strategis lainnya.

Kapolres Buton, AKBP Gunarko, S.IK., M.Si mengungkapkan perayaan tahun baru di Buton diperkirakan tidak akan banyak keramaian, namun perlu tetap diantisipasi. Penggunaan petasan diperbolehkan, namun tetap diawasi agar tidak berlebihan. Menurut Kapolres, konflik yang perlu diantisipasi bersamaan dengan perayaan tahun baru yaitu dampak dari pilkades yang menyebabkan gugatan.

“Kita di Buton untuk tahun baru saya pikir tidak akan banyak keramaian, namun perlu diantisipasi, petasan boleh tapi perlu diawasi untuk tidak berlebihan,” katanya.

Sementara itu, Danramil Pasarwajo, Kapten Inf. Isnadi Edi Darmawan mengatakan peran Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan camat serta kepala desa terus diharapkan untuk cepat mengantisipasi maupun meredam konflik di tengah-tengah masyarakat.

“Di Buton kita punya tiga koramil yaitu Koramil Pasarwajo, Lasalimu, dan Kapontori. Alhamdulilah masih aman dan terkendali. Kerja sama dengan Polri juga senantiasa terjalin. Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan camat ataupun kepala desa sangat berperan di lapangan sebagai mata dan telinga dalam mengantisipasi maupun meredam konflik yang mungkin terjadi. Permasalahan sekecil apapun diharapkan dapat diredam dan tidak menjadi konflik besar di kemudian hari,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik V.M. Takaendengan memaparkan sejauh ini hubungan antar umat beragama di Buton kami sangat apresiasi. Di Buton sangat bisa menerima perbedaan sehingga tidak terjadi konflik. Ini merupakan hal yang positif dan kiranya bisa kita pertahankan. Ia mengusulkan agar kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum harus dimaksimalkan ke depan guna memberikan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat, termasuk kepada para kepala desa.

“Kepala desa harusnya bisa berpengaruh positif kepada warganya, utamanya dalam mencegah terjadinya kriminalitas dan konflik. Bagian hukum juga dapat meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat agar kriminalitas dapat menurun. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang pemahaman hukum,” tutur Kajari. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com