satunarasi

BerandaButon TengahRetribusi di Buteng Terkecil Sedunia, Kadis Perindag: PAD 22 Pasar Hanya Rp...

Retribusi di Buteng Terkecil Sedunia, Kadis Perindag: PAD 22 Pasar Hanya Rp 75 Juta

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Buton Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara perlu memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam berbagai sektor. Anehnya, retribusi pasar di otorita H. Samahuddin, SE selaku Bupati Buteng terbilang terkecil di dunia.

Hal tersebut diungkapkan Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Buteng, Usman Mbolosi. Kepada satunarasi.com, Ia menjelaskan bahwa regulasi retribusi pasar telah diatur dalam  peraturan daerah (Perda) Buteng nomor 2 tahun 2018. Realisasi Perda itu kemudian dijalankan mulai Mei 2019.

“PAD pasar kita, ya kecil sekali karena kita dasarkan pada Perda nomor 2 itu, karcisnya hanya Rp 500 rupiah. Bayangkan, itu sewa meja-meja dan los untuk retribusi penjual tiap hari pasar hanya 500 itu, memang kecil sekali yang terkecil di dunia barangkali,” kata Usman Mbolosi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/12/2021).

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Buteng ini menegaskan, akibat kecilnya retribusi yang diatur dalam Perda, sehingga PAD dari 22 pasar di Buteng sangat minim.  Apalagi masih banyak pasar yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Hanya empat pasar yang maksimal sebagai penyumbang PAD yakni  pasar Mawasangka, pasar Lombe, pasar Lolibu dan tambah pasar Waburense.

“Jadi PAD itu kecil sekali pak, tahun ini saja (2021) hanya Rp 75 juta. Tahun lalu (2020), Rp 125 juta. Terjadi penurunan tahun ini karena dampak corona (covid-19). Dari empat pasar yang maksimal itu, pasar Mawasangka menyumbang PAD terbesar sampai 30 persen dari total pendapatan, karena memang ramai dan padat,” rincinya.

Guna memaksimalkan sumber PAD dari retribusi pasar, Usman Mbolosi mengaku perlu dilakukan revisi. Namun belum dapat dilakukan karena lahirnya Perda itu pada tahun 2018 yakni sudah zaman kepemimpinan Samahuddin sebagai Bupati.

“Kalau idealnya jika Perda direvisi, maka targetnya sampai Rp 500 juta pertahun. Itu kita bisa capai dengan catatan dari 500 rupiah retribusi dinaikan ke 2.000. Ini pernah dipersoalkan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), mereka bertanya juga kenapa rendah sekali PAD pasar, eh yang susun dan setujui retribusi pasar ini siapa kalau bukan bapak-bapak dan ibu-ibu DPRD, kenapa tidak direvisi saat itu, saat pembahasan,” ungkapnya.

Kendati demikian, rancangan revisi Perda retribusi pasar tersebut telah di ajukan kepada bagian hukum sekretariat daerah Pemda Buteng. Sebab, sesuai ketentuan bahwa revisi kata Usman Mbolosi baru bisa dilakukan tiga tahun pasca terbitnya Perda nomor 2 tahun 2018. Olehnya itu, Ia berharap tahun 2022 mendatang, DPRD Buteng sudah dapat merevisi perda tersebut demi peningkatan sumber PAD.

“Jadi revesi tetap diupayakan, namun nanti 2022 baru bisa, karena pertiga tahun baru bisa direvisi Perda. Saya pikir kalau retribusi 2.000 itu sudah adil lah, apalagi uang di masyarakat yang beredar hari ini kebanyakan yang 2.000 itu. Sudah jarang ada uang koin 500 rupiah, Ini menyulitkan petugas pasar dalam menagih retribusi, dikasi 1.000 harus kembali 500 rupiah. Kadang diberikan 1.000 sudah tidak ada kembalian,” tutupnya. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com