satunarasi

BerandaButon TengahPolda Sultra Didesak Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Pabrik Rumput Laut...

Polda Sultra Didesak Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Pabrik Rumput Laut Buteng

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik rumput laut di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) masih melenggang. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak agar segera melakukan penahanan kepada 4 tersangka.

Kanit 1 Subdit III Tipikor Ditkrimsus Polda Sultra, AKP Hasanuddin menjelaskan  bahwa 4 tersangka yakni Nurjanah, Sahid, Emiludin dan Iwan masih belum dilakukan penahanan. Padahal, perkara ini akan dilimpahkan di Kejaksaan Tinggi (Kejari Sultra).

“Ya, belum dilakukan penahanan, perkaranya akan masuk tahap 1 (satu) di Kejaksaan (Kejati Sultra),” kata Hasanuddin kepada satunarasi.com saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (28/11/2021).

Alasan belum ditahannya para tersangka, kata mantan Kasat Reskrim Polres Buton itu karena telah mengembalikan kerugian negara. “Mereka sudah mengembalikan sebagian kerugian negara,” tutupnya.

Ketgam : Muhammad Toufan Achmad, SH, MH

Menanggapi hal tersebut, advokat Kantor Hukum M.T.A & Associate, Muhammad Toufan Achmad, SH., MH mendesak penyidik Polda untuk segera menentukan status tahanan 4 tersangka. Jika perkembangan hasil penyidikan sudah dalam tahap 1 dalam hal ini menyerahkan berkas perkara agar diterbitkan P-17 dengan tembusan Kejaksaan. Alasannya, rawan melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti. Apalagi satu tersangka berada di luar Sultra yang menangani pengadaan mesin.

“Demi rasa keadilan hukum apalagi ini melanggar UU khusus tindak pidana korupsi, harus dilakukan penahanan 4 tersangka itu. Kepolisian harus memperjelas status tahanan terhadap mereka, apakah tahanan rutan, kota atau rumah. Tapi ini perkara korupsi, harus ditahan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan,” tegas Muhammad Toufan Achmad.

Lebih tegas Taufan menjelaskan bukan menjadi alasan hukum jika para tersangka telah mengembalikan kerugian negara. “Bukan alasan subtansi dalam penegakan hukum tentang pengembalian kerugian negara, karena itu tidak menghilangkan unsur pidananya, apalagi perkara korupsi,” tutupnya.

Perlu diketahui, kasus ini melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan Buteng dan rekanannya yang dilaporkan sejak tahun 2020. Kala itu Nurjana sebagai Kadisnya. Guna pengembangan perkara, penyidik Tipikor Polda Sultra memeriksa puluhan saksi. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, ditemukan kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Anggaran proyek pekerkaan pabrik rumput laut di Buteng sebesar Rp 12 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek mulai dikerjakan Tahun 2016. Namun, dalam pelaksanaannya diduga ada pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Modusnya pengerjaan proyek ini tidak sesuai spesifikasi, sehingga membuat bangunan dan pabrik tidak bermanfaat dengan baik. Modus operandi yang dilakukan dengan menurunkan kualitas pekerjaan di luar spesifikasi yang telah disepakati. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com