BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Proyek penyediaan air bersih di Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara tidak termanfaatkan. Padahal, itu menelan dana hingga Rp 3,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Penyebabnya, karena ada kerusakan mulai dari pipa, mesin pompa hingga listrik.
Menanggapi hal tersebut, ini jawaban Pemerintah Daerah (Pemda) Buteng melalui Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buteng, Muh Jufar, S.Pd. Dia menjelaskan, pada dasarnya proyek itu menjadi usulan Pemerintah Desa Madongka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018. Sehingga Pemda melakukan penganggaran atas kebutuhan dasar masyarakat terkait air bersih. Proyek dikerjakan CV. AIS berakhir Desember 2018 dan masa pemeliharaan sampai Juni 2019.
“Yang perlu kalian tahu, kegiatan itu selesai tepat waktu, sesuai spek semua. Jadi pekerjaan tidak mengkrak karena selesai. Tetapi proyek itu yang namanya Spam (Sistem Penyediaan Air Minum), pemerintah tinggal menyediakan kebutuhan mereka. Nah, masalah krusial di Indonesia, bukan saja cerita Buteng, yang namanya Spam itu butuh orang-orang di dalamnya yang megelolah barang itu, yaitu Kapespam (kelompok pengelolah sistem penyediaan air minum dan sanitasi),” kata Muh Jufar kepada satunarasi.com saat dikonfirmasi melalui via telepon selulernya belum lama ini.
Jika alasan tidak adanya Kapespam, secara tidak langsung ada masalah dengan sistem perencanaan program, terkait asas manfaat dan kesiapan pengelolaannya? Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum pada Bab IV pasal 39 tentang wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota terdapat 11 poin penjelasan diantaranya, bahwa pemerintah penyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Spam, menyusun dan penetapkan rencana induk Spam, melaksanaan penyelenggaraan Spam di wilahnya, membentuk BUMD dan/atau UPTD.
Poin berikutnya, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Spam, dan menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan Spam di wilahnya. Lalu, apakah proyek air bersih Madongka dalam prosesnya telah sesuai dengan perencanaan?
“Masalah perencanaan matang, saya sudah mengerti itu. Di Indonesia ini hampir 99 persen yang paling banyak masalah itu air minum, apakah dari segi desainnya, efisiensinya sudah dibikinkan baik-baik, tapi kalau Desa Madongka tidak kelola siapa yang mau paksa dia, siapa tahu nyaman dengan air Katembe hari ini. Padahal, kami punya data, ada musrembang mereka minta air bersih. Kalau desa minta air bersih kita tumpahkan uang, eh tidak bolelah. Kalau tidak salah, saya datang kalau bukan februari atau maret 2020 itu air masih jalan tapi pompanya sudah kena petir,” jelasnya.
Lebih tegas Muh Jufar mengatakan bahwa oke betul terkait perencanaan, tapi kita harus tahu prosedur. Di Dinas PUPR itu menurutnya tidak menganggarkan tentang masalah Kapespam, karena membangun infrastruktur saja. Makanya, kenapa ada lintas sektoral dalam sistem, seperti di sanitasi ada lintas sektor termasuk distanting, itu supaya di masing-masing sektor punya peran.
“Nah, kita di PU hanya membangun insfratrukturnya. Simpel kata, itu pemerintah Madongka tidak ada jawaban dari konfirmasi kami
menyatakan untuk membentuk Kapespam di Desanya atau pengurus, membuat regulasi menjalankan sistem itu. Pemerintah kan sudah bangun, tidak mungkin daerah yang mau jalankan. Nah, sekarang itu barang dia jalan semua dengan biaya, itu aja. Sekarang itu barang tertinggal, soalnya pipanya dia lepas apa segala macam, kalau on ada pipanya bocor, namanya barang begitu ya tinggal kita suruh sambung, sedangkan barangmu kalau tidak pake-pake dia rusak pak, apalagi cerita air bersih di laut lagi,” bebernya.
Jufar mengaku air bersih Madongka sempat mengalir selama 1 tahun Mulai Desember 2018 hingga Juni 2019 atau sampai pada masa pemeliharaan selesai. Dalam satu pekan kadang dipakai sampai 2 kali hingga masuknya program Pansimas 2019 karena dinilai suplaynya sudah oke. Ia yakin jika ada yang jamin untuk jalankan secara kontinyu, pasti akan berfungsi. Tetapi selain kerusakan pompa dan kebocoram pipa, ada masalah krusial lagi terkait listrik.
“Saya sudah kasitau Kades tidak perlu mengeluarkan kocek (Biaya) terlalu banyak, saya sudah arahkan tinggal ganti motor pompa mesin pasti dia jalan kembali, murah harganya untuk sebuah desa ukuran Rp 20 juta itukan bukan urusan kalau betul-betul ingin masyarakatnya sejahtera dengan air minum. Hanya satu kekurangannya sekarang, itukan listrik PLN kita pasang lumayan harga-harga 20 jutalah atau Rp 15 jutaan, ketika tidak ada lagi pembayarannya, PLN putuskan. Tapi bagi saya oke, kerena kita bisa backup dari pembangkit dari Laulawi yang masih aktif dan saya juga sudah bicarakan dengan pengelola di sana,” pungkasnya. (Adm)
Penulis : Basyarun
