satunarasi

BerandaButon TengahPergantian Kadis Dukcapil Buteng Langgar Permendagri, Tanda Tangan Tetap Syamsuddin

Pergantian Kadis Dukcapil Buteng Langgar Permendagri, Tanda Tangan Tetap Syamsuddin

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Kadis Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah berganti sejak 14 September 2021. Anehnya, hingga kini urusan administrasi masih tetap gunakan nama dan tanda tangan Kadis Dukcapil yang lama, Drs. Syamsuddin M.

Sesuai penelusuran satunarasi.com, semua urusan adminitrasi mulai dari pembuatan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah dan akta meninggal tertera masih tanda tangan elektronik Drs. Syamsuddin M. Padahal, diketahui pada 14 September lalu, Bupati Buteng, H. Samahuddin, SE telah melantik Thamrin Mau, S.Pd., M.Pd sebagai Kadis Dukcapil yang baru di otoritanya.

Sedangkan Syamsuddin bergeser menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Buteng. Cek per cek, ternyata pelantikan Kadis Dukcapil tidak berlandaskan regulasi karena menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan.

Dalam Permendagri itu yakni paragraf keempat pasal 9 terkait pelantikan pejabat dijelaskan pada poin 3 bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Menteri. Lalu pada pasal 12 poin 4 juga dijelaskan tentang pemberhentian pejabat ditetapkan dengan keputusan menteri.

Guna mengonfirmasi ini, Syamsuddin membenarkan hal tersebut. Ia mengaku hingga kini pemberhentian sebagai Kadis Dukcapil belum diterima dari Kemendagri. Akibatnya, urusan tanda tangan elektronik terkait dengan  KK dan administrasi lainnya masih menggunakan namanya. Kendati demikian, dirinya tidak keberatan dengan hal tersebut.

“Kalau bicara aturan dan regulasi memang pelantikan Kadis Dukcapil harus ada SK Mendagri dulu, termasuk pemberhentian. Makanya sampai sekarang masih pakai tanda tangan saya. Tapi tidak keberatan dan saya ikhlas demi daerah dan masyarakat. Kasian masyarakat datang berurusan, tapi tidak bisa dilayani karena Kadis Capil yang baru belum punya tanda tangan elektronik yang terdaftar di Kemendagri untuk urusan administasi itu,” kata Syamsuddin dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu ( 14/11/2021).

Syamsuddin menjelaskan bahwa sudah melakukan konsultasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Sultra agar SK (Surat Keputusan) pemberhentiannya dari Kemendagri segera terbit. Itu dilakukan agar tidak lagi menggunakan tanda tangan elektronik atau namanya dalam urusan administasi kependudukan di Buteng.

“Saya juga sudah sampaikan di Provinsi terkait usulan pemberhentian saya sebagai Kadis Capil yang lama, tapi belum ada keputusan. Termasuk Kadis Capil yang baru itu belum ada SK nya. Jadi kami berharap SK itu dapat keluar agar pelayanan di Dukcapil itu dapat maksimal,” tuturnya.

Wartawan satunarasi.com mencoba menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H. Kostantinus Bukide untuk mendapatkan penjelasan terkait masalah ini. Namun hingga berita ini dirilis, belum mendapatkan jawaban melalui via WhatsApp nya. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com