satunarasi

BerandaBaubauGugatan Perdata di PN Berpotensi Tender Ulang Mega Proyek Jalan Lingkar Baubau

Gugatan Perdata di PN Berpotensi Tender Ulang Mega Proyek Jalan Lingkar Baubau

BAUBAU, SATUNARASI.COM – Berbagai upaya dilakukan sejumlah perusahaan yang merasa dirugikan dalam proses tender mega proyek jalan lingkar Kota Baubau. Baik aduan hukum maupun gugatan administrasi, namun belum ada yang berupaya melakukan laporan di Pengadilan Negeri (PN). Padahal itu dinilai sangat efektif yang berpotensi tender ulang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Baubau, Agung Widodo, SH menjelaskan bahwa untuk menghentikan proses tender mega proyek jalan lingkar, mestinya peserta lelang yang merasa dirugikan, langkah yang paling tepat yakni menempuh jalur hukum dengan memasukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri (PN). Dalam proses itu, bisa meminta hakim pengadilan untuk membuka dokumen lelang semua perusahaan sebagai pembuktian.

“Ya, kalau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu sengketa administrasi, tidak dapat menghentikan proses. Termasuk laporan di aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK itu hanya aduan dugaan unsur pidana. Kalau dilakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terkait unsur melawan hukum, ada peluang menghentikan sementara proses terder dan itu berpotensi lelang ulang,” kata Agung Widodo.

Disisi lain, ada hal janggal dalam proses tender mega proyek jalan lingkar. Ini terkait kabar adanya dugaan panitia lelang Pokja III yang undur diri sebelum proses tender dilakukan. Kepada satunarasi.com, salah seorang pemerhati kebijakan pengadaan barang dan jasa menjelaskan, sesuai peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI nomor 9 tahun 2018 tentang pedomaron pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bahwa mulai dari kelompok kerja pemilihan, pejabat pengadaan dalam hal ini Kepala UKPBJ Kota Baubau harus selektif menentukan pania pokja.

Dalam peraturan itu bahwa panitia Pokja lelang harus dibentuk dengan jumlah ganjil yakni minimal 3 orang, 5, 7, sampai 9 anggota. Jika dimungkinkan, menurutnya harus membentuk pokja khusus, apalagi kaitannya dengan mega proyek jalan lingkar yang sumber anggarannya dari dana pinjaman sekira Rp 196 miliar.

“Mestinya dengan anggaran besar seperti itu, anggota pokjanya lebih banyak atau minimal 5 orang seperti biasa, tapi informasinya ada dua orang panitia pokja III itu mengundurkan diri sebelum proses lelang. Dari situ awal kejanggalan, ada apa?,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, ditemui Kamis (11/11/2021).

Jika informasi itu benar, menurutnya ada masalah sejak awal. Adanya yang undur diri bisa diduga kuat terkait intervensi, sehingga mungkin ada ketakutan. Kalau dulu, dari awal tahun sudah dibentuk pokja, sekarang ada paket pekerjaan baru dibentuk panitia tender. Disitulah kewenangan Kepala UKPBJ untuk menceklis atau menentukan siapa yang akan ditunjuk.

“Dalam menentukan jumlah personil pokja itu memang dilihat dari kompleksitas pekerjaan. Harusnya pokja makin banyak, karena itu anggaran besar sampai Rp 40 miliar perpaket. Bahkan kalau perlu, bisa dibantu oleh tim teknis. Kalau paket lainnya berjumlah 5 orang panitia, kenapa proyek anggaran besar seperti ini informasinya cuma 3 panitia, apakah benar ini,” ungkapnya.

Guna mengonfirmasi hal ini, satunarasi.com berupaya menghubungi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Baubau, Drs. Ahmad Basri terkait informasi undurnya dua panitia sebelum proses lelang. Apakah benar panitia pokja informasinya tinggal 3 orang, karena ada yang undur diri?

“Jangan percaya sama hoax,” jawab Ahmad Basri dengan singkat melalui pesanWhatsApp , Jumat (12/11/2021). Saat satunarasi.com memperjelas, apakah panitia lelang jalan lingkar tetap 5 orang? hingga berita ini dirilis, belum mendapatkan balasan. Sesuai informasi yang dihimpun bahwa pokja III selaku panitia lelang mega proyek jalan lingkar tetap lebih dari tiga orang, karena yang menyatakan undur diri sebelum proses lelang kabarnya tetap digantikan sama yang lainnya.

Sebelumnya, PT. Cikools Ara Prima (CAP) telah melakukan proses hukum terkait masalah ini, termasuk laporan di  Ombudsman termasuk dua perusahaan lain, seperti PT. Rajasakaha Tomax Globalindo serta PT. Putra Nanggroe Aceh yang juga ikut tender dalam pekerjaan jalan lingkar Kota Baubau, telah lebih dulu menyatakan  akan memasukan laporan aduan ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik ke Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra hingga Komisi Pemberatan Korupsi (KPK). (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com