satunarasi

BerandaButon TengahAda Peluang Korupsi Terkait Dugaan Pelanggaran Juknis P2L di Buteng

Ada Peluang Korupsi Terkait Dugaan Pelanggaran Juknis P2L di Buteng

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Dugaan pelanggaran petunjuk teknis (Juknis) dalam pelaksanaan Program Pangan Lestari (P2L) di Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) menarik perhatian publik. Peluang adanya tindak pidana korupsi dinilai sangat dimungkinkan, jika pengelolaan program tidak merujuk pada aturan teknis.

Hal tersebut diungkapkan salah seorang advokat Kota Baubau, Apriluddin, SH. Ia berharap kepada aparat penegak hukum (APH) agar melakukan mengawasan dan investigasi dalam proses pelaksanaan P2L itu. Sebab, jika dugaan ini benar, maka potensi korupsi dalam hal penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri sangat besar.

“Bukan hanya APH, harapanya kalau sudah seperti itu, baik masyarakat berhak termasuk DPRD untuk turun lapangan bersama-sama mengawasi jalannya proses pelaksanaan program. Tentunya, jika pengelola kegiatan (Dinas) tidak melakukan sesuai itu (Juknis), ada peluang yang berpotensi pada tindak pidana korupsi,” tegas Apriluddin kepada satunarasi.com.

Pengacara yang bermukim di Kota Baubau ini menjelaskan, bahwa seorang pejabat negara atau daerah karena dengan kewenangannya tidak taat dan patuh terhadap hukum atau norma yang berlaku, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau daerah, potensinya dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

“Pasti. Kalau tidak taat terhadap juknis tentunya peluang merugikan negara itu ada. Sebab juknis itu ada, untuk dipatuhi dan tidak boleh disimpangi.
Karena juknis itu menjadi pedoman pelaksanaan program, kalau dalam bahasa hukumnya, lek scripta (hukum yang tertulis), kan begitu,” paparnya.

Mengenai dengan penggunaan keuangan lanjut Apriluddin, harus tunduk pada mekanisme hukum tentang pengelolaan keuangan negara, salah satunya juknis. Tentu bagi pengelola kegiatan P2L harus tertib pada aturan juknis itu. Jika tidak patuh terhadap mekanisme pengelolaan keuangan, menurutnya patut dipertanyakan dan dicurigai apa motivasi pihak dinas pengelola selaku penanggungjawab.

Kendati demikian, Apriluddin mengaku bahwa terkait persoalan pelanggaran juknis belum dapat disimpulkan adanya kerugian negara. Sebab, ada lembaga yang berwenang untuk memastikan hal tersebut. “Tapi kalau kita memvonis kerugian negara itu masih terlalu jauh, pastinya ada peluang dan dugaan ke arah sana,” ungkapnya.

Sebelumnya, kegiatan P2L di Kabupaten Buteng dengan total anggaran Rp 740 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dalam pelaksanaannya diduga melanggar juknis.

Sesuai data dihimpun satunarasi.com, bahwa anggaran P2L berasal dari dana dekon Provinsi Sultra Rp 300 Juta. Anggaran itu kemudian dibagi kepada 5 kelompok P2L, masing-masing mendapatkan Rp 60 Juta. Sedangkan anggaran Rp 440 juta merupakan dana non fisik dari APBN dibagi kepada 8 kelompok.

Anehnya, dalam pelaksanaan program ini diduga pihak dinas terlibat dalam pengadaan atau pembelanjaan. Seperti pembelian polybak, pengadaan pupuk kompos hingga bibit. Padahal, itu melanggar juknis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang program pekarangan pangan lestari tahun anggaran 2021.

Penjelasan juknis itu pada bagian E poin 8  menyatakan bahwa tim teknis kegiatan P2L Kabupaten/Kota hanya bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan P2L di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendampingan sesuai dinamika implementasi program. (adm)

Penulis : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com