satunarasi

BerandaButon TengahDiduga Melanggar Juknis Pengelolaan Anggaran Rp 740 Juta Program Pangan Lestari di...

Diduga Melanggar Juknis Pengelolaan Anggaran Rp 740 Juta Program Pangan Lestari di Buteng

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Pelaksanaan Program Pangan Lestari (P2L) di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga melanggar petunjuk teknis (juknis). Program itu menelan dana sebesar Rp 740 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun satunarasi.com, bahwa anggaran P2L berasal dari dana dekon Provinsi Sultra Rp 300 Juta. Anggaran itu kemudian dibagi kepada 5 kelompok P2L, masing-masing mendapatkan Rp 60 Juta. Desa yang mendapatkan dana dekon yakni Gu Timur,  Watulea, Bungi, Wakambangura 2, dan Kamama Mekar.

Sedangkan anggaran Rp 440 juta merupakan dana non fisik dari APBN dibagi kepada 8 kelompok P2L yakni Desa One Waara, Wadiabero, Doda Bahari, Bombona Wulu, Watorumbe, dan Desa Balobone. Setiap kelompok terdiri dari 25-30 anggota dan memperoleh kucuran dana Rp 55 Juta. Sesuai juknis, anggaran itu masuk di rekening kelompok P2L dan dikelola penuhnya.

Anehnya, dalam pelaksanaan program ini diduga pihak dinas terlibat dalam pengadaan atau pembelanjaan. Seperti pembelian polybak, pengadaan pupuk kompos hingga bibit. Padahal, itu melanggar juknis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang program pekarangan pangan lestari tahun anggaran 2021.

Penjelasan juknis itu pada bagian E poin 8  menyatakan bahwa tim teknis kegiatan P2L Kabupaten/Kota hanya bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan P2L di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendampingan sesuai dinamika implementasi program.

Ketua Kelompok P2L Kamama Mekar mengaku bahwa memang dalam proses pengadaan, ada keterlibatan pihak Dinas Pangan Kabupaten Buteng. Kendati demikian, saat wartawan satunarasi.com menggali lebih jauh perihal ini, terkesan ada ketakutan dari masyarakat penereima manfaat program tersebut.

“Maaf bapak siapa, ini dari mana, dari dinas atau dari mana pak? kita yang kelola pak, kita sudah belanjakan semuanya. Memang kita minta tolong seperti pengadaan polybak, artinya barang-barang yang kita tidak mengerti orang dinas yang bantu belanjakan. Pupuknya apa segala macam, mereka yang belanjakan. Jadi hanya membantu pembelanjaan,” ngaku Hasafiana, Ketua Kelompok P2L  Kelurahan Kamama Mekar Kecamatan Gu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Buteng, Drs. Burhanuddin menjelaskan
kegiatan P2L pelaksanaannya harus sesuai dengan juknis. “Makanya setiap turun ke kelompok saya sampaikan belanja sendiri dan aturlah pembelanjaan itu sesuai RAK nya (Rencana Kerja Anggaran) masing-masing,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Burhanuddin mengaku bahwa kalau dinas membantu pembelanjaan seperti itu, ada. Namun menurutnya kelompok wanita tani ini kadang-kadang dalam pelaksanaan program pagan lestari, sebagian komunikasi dengan pendamping P2L karena tidak bisa belanja, sehingga dinas yang membantu. Uang itu dibelanjakan untuk apa, sudah ada RAK nya.

“Ada pembelanjaan yang tidak bisa, minta tolong sama Pak Kabidnya, tolong belikan ini dan tolong belikan itu. Jadi uang itu bukan dinas yang tarik. Tapi kita sudah berikan pola, coba bikin seperti ini, musyawarakan apa yang mau dibelanja, tapi pelaksanaanya harus sesuai dengan juknis. Tapi memang saya sudah berkali-kali wanti-wanti bahwasanya Pak Andi Nursin Kabid Konsumsi dan Penganeka Ragaman tolong jalankan sesuai dengan juknis, karena jangan sampai kita melanggar juknis, itu jadi masalah kedepan,” tegasnya.

Kendati demikian, Ia kembali menegaskan bahwa tidak benar dinas yang mengelolah sepenuhnya kegiatan tersebut. Pihaknya hanya sekedar membantu dan pengarahkan agar program itu berjalan sukses.

“Jadi saya perlu klarifikasi kalau dinas yang mengelola, itu tidak benar. Kenyataannya uang itu masuk di rekening mereka  (kelompok P2L) dan mereka itu kelola sendiri hanya pendamping itu sering mengarahkan. Hanya dinas turun membantu, kalau progresnya tidak maksimal, kepala  bidang pak Andi Nursin yang turun di lapangan,” tuturnya lagi.

Lebih lanjut, Burhanuddin merinci bahwa penggunaan dana P2L, pertama untuk pembuatan rumah bibit sesuai juknis Rp 19 juta, lalu ada pembuatan demplot, pembibitan dan pasca panen.

“Memang ini ada dana non fisik bersumber dari APBN untuk delapan kelompok yakni Rp 55 juta perkelompok. Kalau dari dana dekon Provinsi Rp 60 juta perkelompok sebanyak 5 kelompok,” tutupnya. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com