satunarasi

BerandaButon TengahDisiplin ASN Buruk Akibat TPP, Sekda Buteng: Akan Evaluasi Kepala OPD yang...

Disiplin ASN Buruk Akibat TPP, Sekda Buteng: Akan Evaluasi Kepala OPD yang Tidak Mampu Nonjob

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Konstantinus Bukide angkat suara terkait buruknya disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di otoritanya. Menurutnya, jika ASN malas hanya karena Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) hilang enam bulan, maka yang perlu di evaluasi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika tidak mampu melakukan tugas pengawasan, bisa nonjob.

“Jadi yang pertama itu kalau bicara tugas dan kewajiban sebagai ASN tidak ada hubungannya dengan TPP. Jangan sampai ada pemahaman karena tidak ada TPP, boleh malas. Kecuali negara sudah tidak kasi gaji, ya boleh malas,” kata Konstantinus Bukide kepada satunarasi.com saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/10/2021).

Lebih lanjut Ia menegaskan, namanya TPP itu merupakan tunjangan perbaikan penghasilan. Itu merupakan reward dari pimpinan kepada ASN yang memang agar bekerja dengan baik. Tapi, tanpa TPP pun kata Konstantinus Bukide semua ASN wajib untuk disiplin dengan masuk atau datang kantor tepat waktu. Lalu bagaimana dengan buruknya disiplin dan kinerja sejumlah ASN akibat hilangnya TPP?

“Maka yang harus di evaluasi kepala OPDnya. Berarti dia kerja apa tidak bisa tegakan kedisiplinan di lingkungan kerjanya, karena masing-masing kepala OPD itu pada saat dilantik itu sudah tandatangani fakta integritas dengan Bupati. Kalau tidak jalankan itu pelanggaran fakta integritas. Maka saya kembalikan ke Bupati untuk mencabut kewenangannya sebagai kepala Dinas,” tegasnya.

Menurut H. Konstantinus Bukide bahwa kedisiplinan di Buton Tengah sifatnya berjenjang. Para Kepala OPD diharapkan lebih berperan aktif, bagaimana mengawasi ASN yang ada lingkup dinasnya masing-masing. Jadi kalau ditemukan ada ASN yang malas, berarti Kepala Dinas terkait tidak menjalankan fungsi dan kontrol pengawasan kedisiplinan pada bawahannya.

“Makanya setiap saya pimpin apel ASN, selalu saya ingatkan disiplin itu dan lebih pada tanggungjawab dari kepala OPDnya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ia menjelaskan bahwa Pemda punya tim penegak disiplin dan sekretariatnya ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Konstantinus Bukide berjanji dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan, termasuk menilai dari alat absen fingerprint. Lalu apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan disiplin ASN?

“Sebenarnya kita sudah lakukan juga inspeksi mendadak (sidak) termasuk teman-teman asisten, sering saya suruh mereka untuk turun ke OPD-OPD. Tapi terkait waktu sidak tidak boleh kita sampaikan, insayaallah kita akan lakukan itu,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Buteng, Samrin mengaku bahwa sekira 1.500 ASN Buteng tidak dapat menerima TPP selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2021. Itu terjadi karena tidak ada penetapan APBD-P tahun 2021. Akibatnya berdampak pada buruknya disiplin dan kinerja ASN.

Adanya komentar Kepala BKSDM tersebut, ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng yakni Wakil Ketua DPRD, Suharman dan Ketua Komisi III, Tasman, SE. Menurut mereka, sangat menyayangkan pernyataan Kepala BKPSDM karena sebagai birokrasi bahwa tugas wajib ASN, melakukan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Jika hanya karena TPP para ASN menjadi buruk disiplin dan kinerjanya, itu perlu di evaluasi. Mereka berharap Sekda sebagai jenderal ASN harus melakukan pembinaan. Sebab Sekda juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (adm)

Peliput : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com