satunarasi

BerandaButon TengahDewan Buteng Angkat Suara Terkait TPP, Tasman : Hentikan Soal Polemik APBD-P

Dewan Buteng Angkat Suara Terkait TPP, Tasman : Hentikan Soal Polemik APBD-P

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat suara terkait buruknya disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat hilangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Wakil Ketua DPRD Buteng, Suharman mengaku sangat menyayangkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buteng, Samrin. Menurutnya, sebagai birokrasi bahwa tugas wajib ASN adalah melakukan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Jika hanya TPP para ASN menjadi buruk disiplin dan kinerjanya, maka itu perlu di evaluasi.

“Saya tegaskan agar pemerintah daerah dalam hal ini Sekda (Sekretaris Daerah) selaku jenderal ASN untuk segera melakukan evaluasi dan kontrol terhadap aparaturnya. PNS itu telah digaji, jangan karena hanya TPP pelayanan dan kinerja menjadi buruk,” kata Suharman, juga Ketua DPD Partai NasDem Buteng itu saat dikonfirmasi melalui telepon sululernya, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut menjelaskan bahwa buruknya kinerja ASN harus menjadi perhatian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tugas mereka untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II hingga ke bawahnya.

“Kalau ada ASN atau pejabat struktural yang malas segera ditegur, dievaluasi dan ditindak. Ini menjadi tugas Baperjakat. Jadi kalau Sekda tidak mampu melakukan kontrol terhadap kinerja ASN nya, nanti kami dewan turun tangan untuk memanggil pihak Pemda itu,” tegasnya.

Lebih tegas dikatakan Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman, SE bahwa polemik terkait APBD-P untuk segera dihentikan agar tidak saling menyudutkan. Pasalnya, fokus yang akan dihadapi sekarang terkait dengan APBD tahun 2022.

“Sekarang ini tidak ada yang perlu disudutkan dari APBD-P itu. Sebenarnya bukan tidak dibahas, tahapan pembahasan itu sudah jalan, mulai dari KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) tapikan waktunya sangat kasif, makanya kalau ditanya tidak dibahas, ya tanya sama perintah daerah,” beber Tasman, politisi PKS itu.

Lebih lanjut mengatakan, bahwa tidak ditetapkannya APBD-P karena terkait penyetoran dokumen sangat terlambat yakni 3 hari sebelum batas. “Tapi pembahasan tentang APBD-P tutup, tidak usah lagi dihubung-hubungkan dengan TPP. Kalau dihubungkan, seakan-akan DPRD sebagai pihak bersalah. Jangan selalu mencari kambing hitam tentang yang salah dan benar,” tegasnya.

Kendati demikian, Sekretaris DPD PKS Buteng ini
menjelaskan kalau cara penghitungan anggaran tidak boleh memperhitungkan adanya perubahan, karena APBD-P itu bisa ada bisa tidak. Jadi caranya harus satu tahun anggaran hitungnya. Mindset pemerintah daerah menurutnya selalu berpikir bahwa hanya hitung enam bulan, karena ada perubahan.

“Tapi juga saya lihat ini dari Juli-Desember tidak dibayarkan, sementara pembahasan APBD-P itu batas ketuk palu 30 September, kenapa mulai dari Juli harus dibebankan di APBD-P. Kan begitu cara berpikirnya. Kalaupun dibebankan di APBD-P itu hitungannya dari Oktober sampai Desember, gitu loh,” bebernya.

Lalu bagaimana dampak hilangnya TPP terhadap disiplin dan kinerja ASN? Anggota DPRD tiga periode ini mengaku itu urusan jenderal ASN dalam hal ini Sekda untuk melakukan pembinaan terhadap ASN di otoritanya. Sebab Sekda itu kata Tasman juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Tapi jangan hanya karena itu, buruk pelayanan terhadap masyarakat. TPP itukan hanya tunjangan tambahan, jadi soal kinerja tidak bisa berpatokan disitu, walaupun kita akui bahwa adanya TTP itu pasti punya nilai plus tapikan ada gaji. Tapi bahwa saya sepakat terkait TTP, itu pasti karena ada peningkatan kinerja dan itu saya setuju,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buteng, Samrin bahwa sekira 1.500 ASN Buteng tidak dapat menerima TPP selama enam bulan, terhitung mulai Juli hingga Desember 2021. Itu terjadi karena tidak ada penetapan APBD-P tahun 2021. Akibatnya berdampak pada buruknya disiplin dan kinerja ASN. (adm)

Peliput : Basyarun

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com