satunarasi

BerandaButon TengahKPK Cecar Para Kepala OPD Buteng Soal Keuangan, Program dan Kinerja

KPK Cecar Para Kepala OPD Buteng Soal Keuangan, Program dan Kinerja

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Buton Tengah (Buteng) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam hal pengelolaan keuangan, program dan kinerja.

Hal itu terjadi dalam proses audiensi dan koordinasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang berlangsung di aula kantor Bupati Buteng, Senin (25/10/2021). Dalam proses audiensi, semua kepala SKPD Buteng tampak ikut hadir. Usai pembukaan acara, Bupati Buteng, H. Samahuddin meninggalkan ruangan tersebut. Lalu tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, yang dihadiri oleh M. Muslimin Ikbal selaku Korsup wilayah Sultra langsung mulai bertanya kepada masing-masing kepala OPD satu persatu.

Dari pantau satunarasi.com di ruang audiensi, Muslimin Ikbal awalnya menjelaskan bahwa penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Buteng tahun anggaran 2022 jangan sampai terlambat lagi. Semua pengelolaan keuangan harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan.

Selain itu, Ia juga menekankan agar dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan harus melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Itu bertujuan agar ada transparansi, karena SIPD  sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat. Selain itu, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Jadi pihak keuangan harus mengirim dan mengupload di aplikasi SIPD. Saya harapkan penetapan APBD tahun depan ini (2022) jangan sampai terlambat lagi karena itu akan berdampak pada keterlambatan pencairan gaji pegawai hingga April,” tegas M. Muslimin Ikbal sambil mempertanyakan kepada SKPD terkait dalam hal pengelolaan keuangan.

KPK menegaskan jika terjadi keterlambatan maka dampaknya pada penahanan dana alokasi umum (DAU). Jika itu terjadi, Muslimin Ikbal me warning jangan sampai dapat surat cinta (teguran red) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, hampir 60 persen daerah yang terlambat melakukan pembayaran gaji pegawai, alasannya terkait molornya penetapan APBD.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para Kepala SKPD tidak bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa (Barjas). Terkhusus untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak kongkalikong atau proses suap menyuap dalam hal promosi jabatan kepegawaian.

“Kami ingatkan jangan sampai bemain-main dalam pengadaan barang dan jasa, serta dalam proses rotasi dan mutasi jabatan di Dinas terkait,” harapnya.

Tak hanya itu, Muslimin Ikbal juga mempertanyakan soal total aset Pemda Buteng.
Dalam proses audiensi langsung mendapatkan jawaban dari pihak Dinas bahwa total nilai aset Buteng sekira Rp 2,2 Triliun. Namun, KPK lebih condong mempertegas tentang kepemilikan aset tanah.

Diketahui bahwa aset tanah Pemda Buteng sekitar 468 yang belum memiliki sertifikat. Dari jumlah itu, target penyelesaian sertifikat Pemda Buteng 2021 sebanyak 46 dan hingga oktober baru tuntas 8 sertifikat. Mendengar jawaban tersebut, Muslimin Ikbal heran karena sangat sedikit target yang ditetapkan termasuk realisasi.

“Sangat sedikit sekali targetnya. Jadi target itu harus semuanya ketunggakan aset jangan kecil. Mestinya 468 itu semua harus masuk dalam target di Pertanahan, nanti bertahap penyelesaianya,” paparnya.

Pastinya, hampir semua program dipertanyakan langsung kepada para kepala OPD terkait oleh pihak KPK hingga pada persoalan Dana Desa (DD). Sehingga, dalam acara tersebut terjadi dialog dan tanya jawab antara pihak KPK dan para Kepala OPD. Pasca melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, KPK juga langsung menuju kantor DPRD Buteng dengan agenda yang sama.

Perlu diketahui, dalam pertemuan itu, sebanyak tiga orang dari Tim Direktorat Korsup Wilayah IV KPK yang hadir yakni Basuki Hariono, Harun Hidayat dan  M. Muslimin Ikbal. Dari Pemkab Buteng, selain Bupati, H. Samahuddin juga turut hadir Sekda Buteng, H. Kostantinus Bukide. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com