satunarasi

BerandaButon TengahBelum Memiliki RDTR, KPK Warning Pemkab Buteng Segera Tuntaskan

Belum Memiliki RDTR, KPK Warning Pemkab Buteng Segera Tuntaskan

BUTON TENGAH, SATUNARASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewarning Perintah Daerah (Pemda) Buton Tengah terkait belum tuntasnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI, M. Muslimin Ikbal menjelaskan pihaknya memastikan Buton Tengah belum memiliki RDTR dan itu sangat penting, sehingga harus segera diselesaikan.

“Rencana RDTR Buton Tengah belum ada, kalau belum tuntas itu akan ditarik di pusat,” kata Muslimin di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Buteng dalam rangka audiensi dan koordinasi program pencegahan dan pembetantasan korupsi terintegrasi di aula kantor Bupati Buteng, Senin (25/10/2021).

Jika tidak segera membuat RDTR, maka pemerintah pusat bakal mengenakan skema disinsentif kepada daerah-daerah yang membandel. Sanksi berupa penyesuaian dana Alokasi khusus (DAK). Tapi jika daerah mampu menuntaskan, maka insentif dapat diberikan pada daerah.

Kepemilikan RDTR suatu daerah menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan penataan ruang yang pada ujungnya bisa berdampak pada upaya baik peningkatan investasi maupun perekonomian di wilayah tersebut. “Jadi harus segera dituntaskan ya,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Buteng, Aminuddin menjelaskan dokumen RDTR telah ada, namun masih dalam proses pengusulan di pemerintah pusat. Namun ada kendala terkait dua dokumen yang belum lengkap.

“Sementara melengkapi dokumen. Kemungkinan akhir November 2021 kami akan antar di pusat dokumen RDTR nya,” tuturnya.

Aminuddin menegaskan, bahwa dalam proses pengusulan dan pengurusan RDTR, Buteng paling cepat di banding sejumlah daerah lainnya di Sultra.

“Sebenarnya kita paling cepat, baru tahun ini mengurus dan isyaallah selesai akhir tahun ini juga,” tegasnya.

Perlu diketahui, kepemilikan RDTR pada suatu daerah menjadi sangat penting dalam mendukung efektifitas penerapan Portal Kebijakan Satu Peta yang dalam waktu dekat ini segera diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah mempercepat penyelesaian Kebijakan Satu Peta melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) guna mendorong iklim investasi yang baik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, sebanyak tiga orang dari Tim Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, yakni Basuki Hariono, Harun Hidayat dan M. Muslimin Ikbal. Dari Pemkab Buteng turut hadir Bupati Buteng, H. Samahuddin, Sekda Buteng, H Kostantinus Bukide dan seluruh kepala OPD. (adm)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Popular

Recent Comments

https://www.fapjunk.com https://fapmeister.com